tajukmalut.com | Jakarta– Lembaga Pemuda Adat (LEPA) Boeng menyatakan penolakan tegas terhadap rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Halmahera Utara dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terkait pembangunan rumah sakit dan rumah susun di Tobelo.
Penolakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum LEPA Boeng, Rofindri Djinimangale. Ia menilai kebijakan pembangunan itu tidak hanya keliru dari sisi perencanaan, tetapi juga mencerminkan pola pembangunan yang timpang, sentralistik, dan mengabaikan keadilan sosial bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang.
Menurut Rofindri, wilayah Kao selama ini menjadi daerah yang menanggung beban eksploitasi sumber daya alam, termasuk dampak sosial dan ekologis dari aktivitas industri. Namun, ketika manfaat pembangunan hendak didistribusikan, masyarakat di wilayah tersebut justru kembali terpinggirkan.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tanah kami dihisap, ruang hidup kami dikorbankan, tetapi fasilitas publik justru dibangun jauh dari wilayah yang paling lama memikul konsekuensi pembangunan. Ini ironi sekaligus bentuk nyata ketidakadilan struktural,” tegasnya.
LEPA Boeng menilai pemerintah daerah terlalu berorientasi pada kepentingan modal, bukan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan pembangunan yang memusatkan fasilitas di wilayah tertentu dianggap berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah.
“Ketika wilayah penghasil hanya dijadikan ladang eksploitasi, sementara pusat pelayanan dibangun di lokasi yang lebih strategis secara politik, maka pembangunan bukan lagi soal kesejahteraan, tetapi alat reproduksi ketimpangan,” ujarnya.
Rofindri juga mengkritik narasi pemerataan yang kerap dijadikan alasan oleh pemerintah. Menurutnya, konsep pemerataan tidak bisa dimaknai dengan memusatkan fasilitas di daerah yang sudah berkembang, melainkan menghadirkan layanan dasar di wilayah yang selama ini terpinggirkan.
Ia menegaskan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit seharusnya dibangun lebih dekat dengan masyarakat lingkar tambang, termasuk buruh, petani, nelayan, serta kelompok rentan yang paling terdampak oleh aktivitas industri.
“Rumah sakit harus hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan, bukan justru dijauhkan dari mereka,” katanya.
LEPA Boeng juga mengingatkan bahwa wilayah Kao memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, pembangunan dinilai harus dikembalikan ke wilayah yang selama ini menjadi sumber utama aktivitas ekonomi tersebut.
“Kao bukan halaman belakang, bukan wilayah buangan. Kao adalah jantung yang memberi napas bagi ekonomi daerah. Jika emas diambil dari Kao, maka keadilan juga harus dibangun di Kao, bukan di tempat lain,” pungkasnya.(red)
