KAHMI Halut Kecam Kelambanan Polres Halut dan Desak Penahanan Tersangka Kekerasan Seksual Anak

Senin, 27 April 2026 - 09:24 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Utara, 27 April 2026 – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Halmahera Utara menyatakan kecaman keras atas preseden buruk penegakan hukum yang dipertontonkan dalam penanganan kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan pelaporan sejak Desember tahun lalu dan penetapan tersangka berinisial RS pada pertengahan Februari 2026, proses hukum justru menunjukkan stagnasi yang mencederai rasa keadilan publik.

Pembiaran tersangka untuk tetap bebas berkeliaran dengan dalih penundaan administratif berupa libur instansi kejaksaan adalah sebuah alasan yang sangat dangkal, melukai nalar penegakan hukum, dan membuktikan minimnya kepekaan aparat (sense of crisis) terhadap urgensi perlindungan anak.

KAHMI menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat kewenangan penahanan pada tingkat penyidikan sepenuhnya merupakan diskresi kepolisian yang diatur secara mandiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembiaran tersangka kejahatan seksual anak untuk terus menghirup udara bebas dan hidup berdampingan dengan lingkungan korban merupakan bentuk viktimisasi berlapis atau secondary victimization. Kelalaian ini secara langsung telah memberikan ruang bagi tersangka untuk bersikap arogan, melakukan provokasi, serta menebar teror psikologis melalui cemoohan yang merendahkan martabat keluarga korban.

KAHMI mengingatkan kembali bahwa kekerasan seksual terhadap anak diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang diatur dengan sangat ketat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aparat penegak hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak seharusnya berdiri sebagai tameng utama pelindung korban, bukan justru secara tidak langsung memfasilitasi seorang tersangka pelaku kekerasan seksual untuk merasa superior dan kebal terhadap jerat hukum, sementara korban yang masih di bawah umur harus menanggung beban trauma sekaligus merawat bayi tersebut.

Merespons karut-marutnya penanganan perkara ini, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak MD KAHMI Halmahera Utara, Sakina Hasan, S.H., secara tegas mendesak Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara untuk segera mengambil langkah intervensi dengan memerintahkan penangkapan dan penahanan paksa terhadap tersangka RS tanpa penundaan lebih lanjut.

Secara paralel, KAHMI juga mendesak Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Halmahera Utara untuk segera mengaudit dan mengevaluasi kinerja penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang menangani kasus ini atas dugaan ketidakprofesionalan, kelambanan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Apabila penegak hukum di Halmahera Utara terbukti gagal menghadirkan kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka KAHMI memastikan akan melakukan eskalasi advokasi dengan melaporkan ini secara langsung ke Kepolisian Daerah Maluku Utara, Komisi Kepolisian Nasional, hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tingkat pusat.(red)

Komentar

Berita Terkait

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur
HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange
Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
Berita ini 75 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 00:28 WIT

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur

Senin, 16 November 2026 - 01:32 WIT

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Kamis, 5 November 2026 - 11:40 WIT

Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT