Senator Hasby Yusuf Desak Kementerian ESDM dan PLN Hentikan Krisis Listrik Gane Pasca Gempa

Senin, 19 Januari 2026 - 12:15 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta– Gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan pada 2019 silam hingga kini masih meninggalkan “luka” mendalam bagi masyarakat di wilayah Gane. Enam tahun pascabencana, sejumlah desa terdampak gempa masih belum menikmati layanan listrik PLN secara layak dan permanen.

Senator DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian negara dalam memenuhi hak dasar warga, khususnya akses terhadap energi listrik yang seharusnya menjadi layanan publik utama.

Di Kecamatan Gane Barat Selatan, desa-desa seperti Gane Dalam, Yamli, dan Sekly, serta desa-desa di Kecamatan Kepulauan Joronga seperti Kurunga, Yomen, dan Liboba Hijrah, hingga kini masih hidup dalam keterbatasan penerangan. Ironisnya, jaringan dan infrastruktur PLN sebenarnya telah tersedia di wilayah tersebut, namun belum difungsikan secara optimal.

Berdasarkan keterangan para kepala desa se-Kecamatan Gane, pemeliharaan jaringan listrik pascagempa hingga kini belum dituntaskan. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk mengoperasikan genset, sementara sebagian lainnya masih bergantung pada lampu pelita.

“Jika dihitung, sudah hampir enam tahun sejak gempa. Namun hingga hari ini belum ada langkah konkret yang dirasakan masyarakat. Warga bertanya-tanya, apakah negara benar-benar hadir dalam proses pemulihan wilayah Gane,” ujar Hasby Yusuf dalam keterangannya.

Hasby menegaskan bahwa listrik bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga aspek keamanan.

Untuk itu, ia mendesak Kementerian ESDM, PLN, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar segera duduk bersama dan menghadirkan solusi nyata, terukur, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Negara tidak boleh abai. Warga Gane adalah warga Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk menikmati listrik. Jangan hanya hadir saat kampanye dan bencana, tetapi menghilang ketika masyarakat membutuhkan pemulihan,” tegasnya.

Hasby Yusuf juga memastikan akan membawa persoalan ini ke jalur kelembagaan DPD RI dengan mendorong agenda rapat kerja bersama kementerian terkait dan PLN. Ia berharap dalam waktu dekat terdapat progres konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat di dua kecamatan tersebut.

Masyarakat Gane kini menaruh harapan besar agar penantian panjang selama enam tahun segera berakhir. Mereka menunggu bukti kehadiran negara—bukan sekadar janji.(red)

Komentar

Berita Terkait

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden
Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir
Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 
Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIT

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:18 WIT

Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:27 WIT

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT