Dari Taliabu, Hasby Yusuf Tegaskan Dukungan pada Green Democracy Ketua DPD RI

Jumat, 24 April 2026 - 17:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyalurkan 30 pohon ketapang kencana (Terminalia mantaly) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu.

Penyaluran pohon tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026 diperingati pada 22 April 2026, dengan tema global “Our Power, Our Planet” (Kekuatan Kita, Planet Kita), yang menekankan aksi kolektif transisi energi terbarukan dan perlindungan lingkungan.

Penyaluran bibit pohon ini juga sekaligus komitmen sata dalam mendukung program penghijauan kota Bobong yang menjadi bagian dari program Bupati Sashabila Mus dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Kabupaten Pulau Taliabu. Hari ulang tahun Kabupaten Pulau Taliabu diperingati setiap tanggal 22 April. Kabupaten ini diresmikan pada 22 April 2013 berdasarkan UU No. 6 Tahun 2013, dengan ibu kota di Bobong.

ADVERTISEMENT

alt="ads" />

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasby Yusuf mengatakan, sebagai senator saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga bumi. Politik bagi saya tidak sekedar soal kekuasaan tetapi ada tanggung jawab lingkungan untuk masa depan Bumi kita. Di Periode DPD RI ini, berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan konsep “Green Demokrasi” (Demokrasi Hijau) yang digagas oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin.

Bagi saya ide “Green Democracy” dari ketua DPD RI merupakan gagasan baru dalam diskursus politik. Konsep ini menekankan keseimbangan demokrasi dan keseimbangan lingkungan (ekologi) dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya jika diikuti oleh kerusakan lingkungan hidup. Masa depan Indonesia sangat ditentukan sejauh mana komitmen politik kita dalam menjaga kelestarian alam. Green Democracy diharapkan dapat menjadi peta jalan baru demokrasi Indonesia dalam mencapai visi negara kesejahteraan yang Pro Growth, Pro Youth, Pro Poor, dan Pro Ecology.

Sementara itu, Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, menyatakan bahwa penanaman simbolis ini menjadi awal dari gerakan penghijauan yang akan menyasar berbagai titik di wilayah perkotaan.

Usai kegiatan penanaman, Bupati Sashabila turut menyampaikan terima kasih kepada Hasby Yusuf atas kontribusi penyaluran pohon ketapang kencana di Kabupaten Pulau Taliabu.

“Momentum Hari Bumi ini harus diiringi dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan agar tetap selaras dengan keseimbangan ekosistem,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemda dan masyarakat sangat penting dalam menyukseskan program penghijauan tersebut, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

“Semoga gerakan ini memberi dampak jangka panjang bagi kualitas lingkungan di Bumi Hemungsia Sia Dufu. Dengan keterlibatan seluruh OPD dan masyarakat, kita dapat bersama-sama mengawal pertumbuhan pohon yang ditanam. Ini juga akan menjadi warisan berharga bagi generasi Taliabu di masa mendatang,” tutupnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat
Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi
DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut
‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!
SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT
Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD
CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi
Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 14:23 WIT

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:48 WIT

Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:29 WIT

DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:16 WIT

‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:28 WIT

SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:54 WIT

Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:56 WIT

CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:07 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar

Berita Terbaru