Mangkir dari Panggilan Kejati, Aliong Mus Justru Muncul di Agenda Politik, Direktur Dato Minta Penegak Hukum Tangkap Aliong

Rabu, 15 April 2026 - 12:53 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta— Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Aliong Mus kembali menjadi perhatian publik. Mantan Bupati Pulau Taliabu itu diketahui beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, namun justru terlihat aktif menghadiri agenda politik di luar daerah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Aliong Mus telah beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, termasuk pada awal April 2026. Namun, tak lama setelah itu, ia diketahui berada di Bandara Sultan Babullah sebelum bertolak ke Jakarta untuk menghadiri kegiatan politik terkait Musyawarah Daerah Partai Golkar Maluku Utara.

Kehadiran tersebut memicu reaksi publik karena dinilai kontras dengan ketidakhadirannya dalam proses hukum yang sedang berjalan. Sejumlah pihak menilai kondisi ini dapat memunculkan persepsi negatif terhadap konsistensi penegakan hukum.

Direktur DataIndo, Usman Buamona, menyatakan bahwa situasi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum jika tidak segera ditindaklanjuti secara tegas.

“Ketika seseorang yang dipanggil secara resmi tidak hadir, tetapi dapat beraktivitas di ruang publik tanpa hambatan, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kasus yang tengah disorot ini berkaitan dengan dugaan kerugian negara yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, mencakup proyek pembangunan infrastruktur dan pengadaan daerah di Pulau Taliabu. Dugaan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh aparat kejaksaan.

Sejumlah kalangan mendorong agar penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan profesional. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberikan perhatian khusus apabila diperlukan langkah lanjutan dalam proses hukum.

Selain itu, pentingnya koordinasi lintas wilayah juga menjadi sorotan, mengingat yang bersangkutan diketahui berada di luar Maluku Utara tanpa kejelasan terkait izin dari penyidik.(red)

Komentar

Berita Terkait

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden
Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir
Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 
Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIT

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:18 WIT

Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:27 WIT

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT