Mangkir dari Panggilan Kejati, Aliong Mus Justru Muncul di Agenda Politik, Direktur Dato Minta Penegak Hukum Tangkap Aliong

Rabu, 15 April 2026 - 12:53 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta— Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Aliong Mus kembali menjadi perhatian publik. Mantan Bupati Pulau Taliabu itu diketahui beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, namun justru terlihat aktif menghadiri agenda politik di luar daerah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Aliong Mus telah beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, termasuk pada awal April 2026. Namun, tak lama setelah itu, ia diketahui berada di Bandara Sultan Babullah sebelum bertolak ke Jakarta untuk menghadiri kegiatan politik terkait Musyawarah Daerah Partai Golkar Maluku Utara.

Kehadiran tersebut memicu reaksi publik karena dinilai kontras dengan ketidakhadirannya dalam proses hukum yang sedang berjalan. Sejumlah pihak menilai kondisi ini dapat memunculkan persepsi negatif terhadap konsistensi penegakan hukum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur DataIndo, Usman Buamona, menyatakan bahwa situasi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum jika tidak segera ditindaklanjuti secara tegas.

“Ketika seseorang yang dipanggil secara resmi tidak hadir, tetapi dapat beraktivitas di ruang publik tanpa hambatan, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kasus yang tengah disorot ini berkaitan dengan dugaan kerugian negara yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, mencakup proyek pembangunan infrastruktur dan pengadaan daerah di Pulau Taliabu. Dugaan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh aparat kejaksaan.

Sejumlah kalangan mendorong agar penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan profesional. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberikan perhatian khusus apabila diperlukan langkah lanjutan dalam proses hukum.

Selain itu, pentingnya koordinasi lintas wilayah juga menjadi sorotan, mengingat yang bersangkutan diketahui berada di luar Maluku Utara tanpa kejelasan terkait izin dari penyidik.(red)

Komentar

Berita Terkait

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara
Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Desak ESDM dan KLH Cabut Izin IUP PT Adi Daya Tangguh di Kabupaten Pulau Taliabu
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Sabtu, 16 Mei 2026 - 10:14 WIT

DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:06 WIT

Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Desak ESDM dan KLH Cabut Izin IUP PT Adi Daya Tangguh di Kabupaten Pulau Taliabu

Berita Terbaru