Dugaan Reses Fiktif dan Mandeknya Fungsi Pengawasan Badan Kehormatan Dewan

Rabu, 29 April 2026 - 06:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta– Perkumpulan Aktifis Maluku Utara (PA MALUT) Jakarta Siraj, menyampaikan bahwa publik kembali dibuat kecewa oleh dugaan praktik reses fiktif yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Sejatinya agenda reses merupakan ruang konstitusional bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat, justru diduga dijadikan formalitas administratif tanpa pelaksanaan nyata di lapangan.

Ironisnya, laporan dan sorotan masyarakat terkait persoalan ini seolah berhenti di meja Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang hingga kini belum menunjukkan langkah serius untuk memproses dugaan pelanggaran tersebut.tambahnya

“Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: masihkah lembaga legislatif berdiri sebagai rumah aspirasi rakyat, atau telah berubah menjadi ruang perlindungan bagi elite politiknya sendiri?”

Siraj menegaskan, Badan Kehormatan yang semestinya menjadi benteng etik parlemen justru terlihat pasif. Sikap diam ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan dapat dibaca publik sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik yang merusak marwah lembaga. Alhasil, ketika dugaan pelanggaran etik tidak ditindak, yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik kepada satu individu, melainkan legitimasi kelembagaan DPRD secara keseluruhan.

“Mandeknya proses etik menunjukkan krisis moral politik dalam tubuh lembaga. Jika pengawas kehilangan keberanian, maka kekuasaan kehilangan batas.” Kata Putra Galela ini.

Jika dugaan ini benar dan tetap dibiarkan tanpa proses, maka yang sedang dipertontonkan kepada rakyat adalah politik impunitas, di mana jabatan menjadi tameng dan etika hanya slogan kosong. Tegasnya

Sudah saatnya Badan Kehormatan Dewan membuktikan bahwa mereka bekerja untuk menjaga kehormatan lembaga, bukan menjaga kenyamanan elite yang diduga melanggar. Sebab demokrasi tidak hanya rusak oleh tindakan salah, tetapi juga oleh lembaga yang memilih tutup mata terhadap kesalahan. Tutup Siraj Naufal(red)

Komentar

Berita Terkait

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden
Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir
Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 
Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIT

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:18 WIT

Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:27 WIT

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT