Nasional Institut Apresiasi Penganugerahan Pangkat Kehormatan untuk Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun

Senin, 11 Agustus 2025 - 08:36 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta — Direktur Eksekutif Nasional Institut, Riyanda Barmawi, menyampaikan apresiasi atas penganugerahan pangkat kehormatan Jenderal Bintang Tiga kepada Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurut Riyanda, penganugerahan ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap pengabdian panjang Musa Bangun selama bertugas di TNI. Ia menilai, penghargaan tersebut sekaligus mengakui integritas, kepemimpinan, dan kontribusi signifikan yang telah diberikan Musa Bangun bagi bangsa dan negara.

Penghargaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para prajurit aktif, purnawirawan, maupun tokoh bangsa untuk terus berkarya dan menjaga kehormatan negara di manapun berada,” ujar Riyanda.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, Nasional Institut memandang pentingnya sinergi antara militer, pemerintah, dan masyarakat sipil sebagai landasan untuk menjaga kedaulatan serta memajukan Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun, kelahiran 1959, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1983 dari kecabangan Infanteri, serta menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 1998.

Sepanjang karier militernya, ia terlibat dalam sejumlah operasi strategis, termasuk Operasi Seroja di Timor Timur, penanganan konflik di Aceh, hingga misi keamanan di Papua. Musa Bangun dikenal sebagai perwira lapangan yang mengutamakan strategi matang, disiplin tinggi, dan keselamatan personel.

Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, antara lain Komandan Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma I, Komandan Resor Militer 131/Santiago, Inspektur Kostrad, Direktur Doktrin Kodiklatad, Perwira Tinggi Ahli Kasad Bidang Hukum, hingga Koordinator Staf Ahli Kasad.

Atas dedikasinya, ia menerima berbagai tanda kehormatan, seperti Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun, dan Satyalancana Dharma Nusa.

Dengan rekam jejak tersebut, Riyanda menegaskan bahwa penganugerahan pangkat kehormatan ini sepenuhnya layak diberikan.

Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi, keberanian, dan loyalitas beliau kepada bangsa dan negara,” tutupnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa
DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR
Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:29 WIT

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:00 WIT

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Berita Terbaru

Opini

Hedging ala Prabowo: Perubahan Peta Impor Minyak Nasional?

Selasa, 30 Jun 2026 - 10:46 WIT