tajukmalut.com | Jakarta– Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan reses fiktif di Desa Towara serta mosi tidak percaya dari enam fraksi terhadap Ketua DPRD Halmahera Utara, Christina Lesnusa.
Dalam pernyataannya, Mesak menilai kegaduhan politik yang terjadi bukan sekadar persoalan administratif kelembagaan, melainkan cerminan dari watak politik elite yang kerap mempertontonkan drama kekuasaan di tengah kesulitan rakyat.
“Ini bukan politik gagasan, melainkan politik spektakel—ramai di permukaan, tetapi kosong secara substansi,” tegas Mesak.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, ketika politik kehilangan orientasi pada kepentingan publik, lembaga seperti DPRD berpotensi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan semata, bukan lagi sebagai instrumen perjuangan kepentingan masyarakat.
Mesak juga mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dan tidak terburu-buru menggiring opini publik sebelum adanya pembuktian yang sah. Ia menegaskan bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran, maka harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan etik yang berlaku.
“Jika benar ada pelanggaran, silakan dibuktikan. Tetapi jika belum, hentikan pengadilan opini. Tuduhan tidak boleh dijadikan senjata politik murahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengkritik praktik politik yang dinilai kerap membangun narasi lebih cepat daripada fakta. Kondisi ini, menurutnya, berbahaya karena dapat menggiring publik pada kesimpulan yang belum tentu benar.
Mesak yang juga dikenal sebagai mantan aktivis menambahkan, masyarakat sudah jenuh dengan dinamika politik lokal yang lebih banyak diwarnai konflik elite dibandingkan upaya menyelesaikan persoalan riil rakyat, seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan pelayanan publik.
“Kami muak melihat politik yang sibuk menguliti sesama elit, sementara rakyat masih berjuang dengan kebutuhan dasar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, namun fitnah dan manuver tanpa dasar etik justru menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi itu sendiri.
“Politik harus menjadi ruang kesadaran kritis, bukan ruang manipulasi persepsi. Jika hanya dijadikan alat saling menjatuhkan, maka yang runtuh bukan hanya lawan politik, tetapi martabat demokrasi,” tutup Mesak.(red)
