Ketua SMIT Soroti Polemik Dugaan Reses Fiktif: Jangan Jadikan Tuduhan sebagai Senjata Politik

Rabu, 29 April 2026 - 12:04 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta– Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan reses fiktif di Desa Towara serta mosi tidak percaya dari enam fraksi terhadap Ketua DPRD Halmahera Utara, Christina Lesnusa.

Dalam pernyataannya, Mesak menilai kegaduhan politik yang terjadi bukan sekadar persoalan administratif kelembagaan, melainkan cerminan dari watak politik elite yang kerap mempertontonkan drama kekuasaan di tengah kesulitan rakyat.

“Ini bukan politik gagasan, melainkan politik spektakel—ramai di permukaan, tetapi kosong secara substansi,” tegas Mesak.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, ketika politik kehilangan orientasi pada kepentingan publik, lembaga seperti DPRD berpotensi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan semata, bukan lagi sebagai instrumen perjuangan kepentingan masyarakat.

Mesak juga mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dan tidak terburu-buru menggiring opini publik sebelum adanya pembuktian yang sah. Ia menegaskan bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran, maka harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan etik yang berlaku.

“Jika benar ada pelanggaran, silakan dibuktikan. Tetapi jika belum, hentikan pengadilan opini. Tuduhan tidak boleh dijadikan senjata politik murahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengkritik praktik politik yang dinilai kerap membangun narasi lebih cepat daripada fakta. Kondisi ini, menurutnya, berbahaya karena dapat menggiring publik pada kesimpulan yang belum tentu benar.

Mesak yang juga dikenal sebagai mantan aktivis menambahkan, masyarakat sudah jenuh dengan dinamika politik lokal yang lebih banyak diwarnai konflik elite dibandingkan upaya menyelesaikan persoalan riil rakyat, seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan pelayanan publik.

“Kami muak melihat politik yang sibuk menguliti sesama elit, sementara rakyat masih berjuang dengan kebutuhan dasar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, namun fitnah dan manuver tanpa dasar etik justru menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi itu sendiri.

“Politik harus menjadi ruang kesadaran kritis, bukan ruang manipulasi persepsi. Jika hanya dijadikan alat saling menjatuhkan, maka yang runtuh bukan hanya lawan politik, tetapi martabat demokrasi,” tutup Mesak.(red)

Komentar

Berita Terkait

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa
DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR
Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
Berita ini 54 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:29 WIT

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:00 WIT

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Berita Terbaru

Opini

Hedging ala Prabowo: Perubahan Peta Impor Minyak Nasional?

Selasa, 30 Jun 2026 - 10:46 WIT