tajukmalut.com Jakarta, 6 Mei 2025 – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, SE, secara resmi menyerahkan dokumen Rekomendasi dan Dukungan Usulan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Selasa (30/4), di Kantor DPD RI, Jakarta.
Dokumen tersebut diterima langsung oleh Menteri Pariwisata bersama Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur serta Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Usulan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPD RI dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara, yang bertujuan mendorong pembangunan sektor pariwisata daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing nasional.
Dalam dokumen tersebut, terdapat delapan program strategis yang diusulkan untuk masuk dalam perencanaan nasional tahun 2026, antara lain:
ADVERTISEMENT
alt="ads" />SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pariwisata Pulau Morotai, guna memperkuat statusnya sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).
2. Pengembangan infrastruktur hijau di Pulau Hiri, Kota Ternate, berupa pembangunan pusat selam (dive center), fasilitas observasi hewan endemik, penginapan ramah lingkungan, dan pusat kuliner lokal.
3. Pembangunan fasilitas destinasi wisata berbasis sejarah rempah-rempah di Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian dari konsep “Segitiga Emas Jalur Rempah”.
4. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi nasional untuk pemandu wisata gunung, laut, dan wisata minat khusus lainnya.
5. Pengusulan Kota Tidore sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mengingat perannya dalam sejarah nasional, termasuk sebagai pusat perjuangan pembebasan Irian Barat dan warisan rempah.
6. Penambahan jumlah kegiatan dan anggaran Karisma Event Nusantara (KEN) di Maluku Utara, karena saat ini hanya tiga event yang didukung, sementara alokasi anggaran masih tergolong minim.
7. Penguatan kemitraan internasional melalui kerja sama dengan kedutaan negara sahabat (Inggris, Spanyol, Portugal) dan operator kapal pesiar dalam mempromosikan pariwisata Wallacea dan jalur rempah.
8. Peningkatan manajemen lingkungan destinasi wisata, melalui pengadaan sarana pengelolaan sampah terpadu, tempat sampah terpilah, serta pelatihan pengelolaan limbah di lokasi-lokasi wisata utama.
Dalam keterangannya, Hasby Yusuf menekankan bahwa Maluku Utara memiliki potensi pariwisata berbasis alam, budaya, dan sejarah yang luar biasa, namun masih memerlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan infrastruktur.
“Rekomendasi ini adalah bentuk komitmen kami di DPD RI agar Maluku Utara mendapatkan perhatian yang layak dalam kebijakan nasional pengembangan pariwisata. Ini menyangkut infrastruktur, SDM, hingga kerja sama internasional,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa DPD RI akan terus mengawal proses ini agar seluruh usulan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan mendapatkan dukungan anggaran melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program prioritas Kemenparekraf.(red)
