tajukmalut.com |Jakarta, 7 Mei 2025 – Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya. Hadir pula Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar serta jajaran pejabat Kementerian Ekonomi Kreatif.Dalam forum tersebut, Senator DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap para pelaku ekonomi kreatif di daerah. Menurut Hasby Yusuf, sektor ini sangat potensial, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural.
“Pelaku ekonomi kreatif di daerah seperti konten kreator, fotografer, kuliner, fesyen, animasi, film, game, desain interior dan lainnya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dari sisi pendampingan kegiatan maupun penyiapan pasar,” ujar Hasby Yusuf.
Ia juga menyoroti keterbatasan infrastruktur digital di berbagai wilayah, khususnya di Maluku Utara. “Kami di Maluku Utara masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet. Padahal ekonomi kreatif sangat bergantung pada dukungan jaringan telekomunikasi yang memadai,” ungkap Hasby Yusuf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Hasby menekankan perlunya solusi terhadap kendala pembiayaan dan proses legalisasi usaha yang dinilainya rumit dan mahal. Ia mengusulkan adanya skema pembiayaan khusus bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah serta beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di sektor ini.
Hasby Yusuf juga menekankan pentingnya perlindungan hukum. “Perlu ada payung hukum yang jelas untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif dari intimidasi dan kriminalisasi. Kebebasan seni harus dihargai, namun tetap dalam koridor nilai agama, budaya, dan simbol kebangsaan,” ujar Hasby Yusuf.
Dalam pernyataannya, Hasby menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah harus ditunjukkan dengan stabilitas kelembagaan. “Kalau pemerintah serius, maka nomenklatur Kementerian Ekonomi Kreatif jangan lagi berubah-ubah sesuai selera rezim. Kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional terus meningkat dan seharusnya dijaga kesinambungannya,” tegas Hasby Yusuf.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam paparannya menyampaikan bahwa kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB, tenaga kerja, dan investasi terus meningkat. Dalam 11 tahun terakhir, jumlah tenaga kerja di sektor ini naik 89 persen menjadi 14 juta orang, nilai tambah mencapai Rp700 triliun, dan nilai ekspor menembus 15 miliar dolar AS.
Riefky menegaskan komitmennya menjadikan ekonomi kreatif sebagai “Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang dimulai dari Daerah.” Untuk itu, ia meminta dukungan Komite III DPD RI dalam mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan data, kajian, aktivasi ruang kreatif, promosi, serta penguatan kelembagaan OPD di daerah.(red)
