GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta  – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Jalan Trans Kie-Raha yang dinilai bermasalah.

Desakan tersebut disampaikan langsung Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Alfonsius Gisisi, dalam pernyataannya di Ternate, Senin (25/5/2026). Menurutnya, proyek yang menelan anggaran besar itu harus diaudit secara menyeluruh karena diduga tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan di lapangan.

“Proyek Jalan Trans Kie-Raha bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut hak masyarakat atas infrastruktur yang layak, aman, dan transparan. Kami mendesak KPK segera turun melakukan pemeriksaan,” tegas Alfonsius.

GMNI Malut menilai terdapat indikasi kuat penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kondisi jalan yang dinilai tidak memenuhi standar teknis menjadi alasan utama munculnya dugaan adanya praktik gratifikasi maupun tindak pidana korupsi.

“KPK-RI tidak boleh tinggal diam. Kami meminta dilakukan audit anggaran, pemeriksaan terhadap kontraktor, serta membuka seluruh hasil investigasi secara transparan kepada publik,” lanjutnya.

Selain menyoroti pelaksana proyek, GMNI juga mempertanyakan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur strategis tersebut. Menurut mereka, proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat harus dikerjakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI Malut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi massa apabila tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum, khususnya KPK-RI.

“Kami siap turun ke jalan jika tidak ada tindakan nyata. Korupsi adalah musuh rakyat dan tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan publik,” ujar Alfonsius.

Dalam pernyataannya, GMNI Malut juga menyampaikan sejumlah poin tuntutan, di antaranya meminta audit total terhadap anggaran proyek Jalan Trans Kie-Raha, mendesak KPK melakukan pemeriksaan lapangan, serta meminta kontraktor dan pemerintah daerah dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran.

GMNI Malut berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara independen dan transparan agar persoalan dugaan penyimpangan proyek tersebut tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat Maluku Utara.

Komentar

Berita Terkait

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden
Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir
Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 
Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIT

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:18 WIT

Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:27 WIT

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT