Direktur Eksekutif Nasional Institut Apresiasi Kebijakan Menkop: Koperasi Kelola Tambang Jadi Langkah Revolusioner untuk Ekonomi Rakyat

Selasa, 14 Oktober 2025 - 12:28 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta- Direktur Eksekutif Nasional Institut, Riyanda Barmawi, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono yang membuka kesempatan bagi koperasi untuk mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menurut Riyanda, kebijakan tersebut merupakan terobosan revolusioner yang menandai babak baru dalam sejarah gerakan koperasi di Indonesia.

Ia menilai, keterlibatan koperasi dalam sektor strategis seperti pertambangan adalah bentuk nyata dari demokratisasi ekonomi nasional, di mana rakyat diberi akses langsung terhadap pengelolaan sumber daya alam.

“Langkah Menkop Ferry Juliantono ini patut diapresiasi. Untuk pertama kalinya koperasi mendapat kepercayaan dan legitimasi penuh untuk mengelola sumber daya alam strategis seperti tambang dan mineral. Ini bukan hanya kemajuan regulasi, tapi juga kemajuan paradigma ekonomi nasional,” ujar Riyanda di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Riyanda menilai, kebijakan tersebut akan memperluas partisipasi ekonomi masyarakat sekaligus memperkecil ketimpangan antara korporasi besar dan pelaku usaha berbasis rakyat.

Dengan izin seluas 2.500 hektare, koperasi kini memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem usaha tambang yang berkeadilan, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

“Koperasi bisa menjadi pemain baru yang profesional, transparan, dan beretika dalam industri tambang. Dengan pendampingan yang baik, koperasi mampu menghadirkan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Riyanda menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab (green mining) di setiap koperasi yang akan mengelola tambang.

Ia menilai, kebijakan ini harus diikuti dengan mekanisme kontrol dan pelatihan teknis agar koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga melestarikan alam dan memberdayakan masyarakat lokal.

“Koperasi yang sehat bukan hanya mencari profit, tapi juga memastikan lingkungan tetap lestari dan masyarakat sekitar tambang memperoleh manfaat langsung. Harus ada model bisnis sosial-ekologis yang dijalankan dengan disiplin,” tegasnya.

Riyanda juga mengapresiasi semangat pemerintah yang terus memperkuat gerakan koperasi agar mampu bersaing dengan korporasi besar melalui peningkatan kapasitas manajerial, akses permodalan, serta kolaborasi lintas sektor.

Ia berharap kebijakan ini tidak berhenti di tataran regulasi, tetapi juga dilengkapi dengan pendampingan teknis, pembiayaan khusus, dan pengawasan berjenjang agar koperasi benar-benar siap secara profesional.

“Kita berharap peluang besar ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan jangka pendek. Pemerintah dan Dekopin harus memastikan tata kelola koperasi tambang ini transparan, profesional, dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Riyanda menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan semangat ekonomi gotong royong dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan konstitusi.

“Ini momentum emas untuk membuktikan bahwa ekonomi rakyat bisa menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Saatnya koperasi naik kelas dan menunjukkan bahwa mereka mampu sejajar dengan pelaku usaha besar, tanpa mengorbankan nilai gotong royong dan kelestarian lingkungan,” pungkas Riyanda.(red)

Komentar

Berita Terkait

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden
Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir
Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 
Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Berita ini 130 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIT

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:18 WIT

Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:27 WIT

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT