Bang Azis : Rakyat Turun ke jalan, Ketika Pemerintah kehilangan Hati Nurani

Jumat, 29 Agustus 2025 - 12:42 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta – Gelombang aksi rakyat di berbagai daerah kembali menjadi sorotan. Menanggapi situasi tersebut, aktivis muda Bang Azis menilai bahwa turunnya rakyat ke jalan merupakan konsekuensi dari hilangnya kepekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyat.

Menurutnya, beban hidup masyarakat saat ini semakin berat akibat sulitnya lapangan kerja, melemahnya daya beli, tingginya harga kebutuhan pokok, serta jeratan pajak yang makin menekan. Kondisi tersebut diperparah oleh maraknya korupsi pejabat publik dan penegakan hukum yang dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Pemerintah terlihat tidak sensitif, seolah kehilangan hati nurani. Bagaimana mungkin di tengah penderitaan rakyat, justru pejabat DPR RI, DPD RI, dan MPR RI dengan ceria menerima tunjangan sewa rumah Rp50 juta per bulan dan fasilitas lainnya. Ini sangat melukai hati rakyat,” tegas Bang Azis di Jakarta Barat, kemarin.

ADVERTISEMENT

alt="ads" />

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, situasi tersebut telah menimbulkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat dan pemerintah. Akibatnya, aksi unjuk rasa tak terhindarkan dan bahkan mulai memakan korban. “Suasana makin tidak kondusif bagi stabilitas pembangunan bangsa,” ungkapnya.

Bang Azis mendesak pemerintah, DPR, dan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi serta kembali berpihak pada rakyat. “Hentikan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Dengarkan aspirasi rakyat, karena ketika hati nurani pemerintah mati, rakyatlah yang akan bangkit menyuarakan kebenaran,” pungkasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat
Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi
DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut
‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!
SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT
Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD
CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi
Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 14:23 WIT

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:48 WIT

Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:29 WIT

DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:16 WIT

‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:28 WIT

SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:54 WIT

Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:56 WIT

CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:07 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar

Berita Terbaru