Bang Azis : Rakyat Turun ke jalan, Ketika Pemerintah kehilangan Hati Nurani

Jumat, 29 Agustus 2025 - 12:42 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta – Gelombang aksi rakyat di berbagai daerah kembali menjadi sorotan. Menanggapi situasi tersebut, aktivis muda Bang Azis menilai bahwa turunnya rakyat ke jalan merupakan konsekuensi dari hilangnya kepekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyat.

Menurutnya, beban hidup masyarakat saat ini semakin berat akibat sulitnya lapangan kerja, melemahnya daya beli, tingginya harga kebutuhan pokok, serta jeratan pajak yang makin menekan. Kondisi tersebut diperparah oleh maraknya korupsi pejabat publik dan penegakan hukum yang dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Pemerintah terlihat tidak sensitif, seolah kehilangan hati nurani. Bagaimana mungkin di tengah penderitaan rakyat, justru pejabat DPR RI, DPD RI, dan MPR RI dengan ceria menerima tunjangan sewa rumah Rp50 juta per bulan dan fasilitas lainnya. Ini sangat melukai hati rakyat,” tegas Bang Azis di Jakarta Barat, kemarin.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, situasi tersebut telah menimbulkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat dan pemerintah. Akibatnya, aksi unjuk rasa tak terhindarkan dan bahkan mulai memakan korban. “Suasana makin tidak kondusif bagi stabilitas pembangunan bangsa,” ungkapnya.

Bang Azis mendesak pemerintah, DPR, dan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi serta kembali berpihak pada rakyat. “Hentikan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Dengarkan aspirasi rakyat, karena ketika hati nurani pemerintah mati, rakyatlah yang akan bangkit menyuarakan kebenaran,” pungkasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara
Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Desak ESDM dan KLH Cabut Izin IUP PT Adi Daya Tangguh di Kabupaten Pulau Taliabu
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Sabtu, 16 Mei 2026 - 10:14 WIT

DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:06 WIT

Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Desak ESDM dan KLH Cabut Izin IUP PT Adi Daya Tangguh di Kabupaten Pulau Taliabu

Berita Terbaru