Ketua SMIT Soroti Polemik Dugaan Reses Fiktif: Jangan Jadikan Tuduhan sebagai Senjata Politik

Rabu, 29 April 2026 - 12:04 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta– Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan reses fiktif di Desa Towara serta mosi tidak percaya dari enam fraksi terhadap Ketua DPRD Halmahera Utara, Christina Lesnusa.

Dalam pernyataannya, Mesak menilai kegaduhan politik yang terjadi bukan sekadar persoalan administratif kelembagaan, melainkan cerminan dari watak politik elite yang kerap mempertontonkan drama kekuasaan di tengah kesulitan rakyat.

“Ini bukan politik gagasan, melainkan politik spektakel—ramai di permukaan, tetapi kosong secara substansi,” tegas Mesak.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, ketika politik kehilangan orientasi pada kepentingan publik, lembaga seperti DPRD berpotensi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan semata, bukan lagi sebagai instrumen perjuangan kepentingan masyarakat.

Mesak juga mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dan tidak terburu-buru menggiring opini publik sebelum adanya pembuktian yang sah. Ia menegaskan bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran, maka harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan etik yang berlaku.

“Jika benar ada pelanggaran, silakan dibuktikan. Tetapi jika belum, hentikan pengadilan opini. Tuduhan tidak boleh dijadikan senjata politik murahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengkritik praktik politik yang dinilai kerap membangun narasi lebih cepat daripada fakta. Kondisi ini, menurutnya, berbahaya karena dapat menggiring publik pada kesimpulan yang belum tentu benar.

Mesak yang juga dikenal sebagai mantan aktivis menambahkan, masyarakat sudah jenuh dengan dinamika politik lokal yang lebih banyak diwarnai konflik elite dibandingkan upaya menyelesaikan persoalan riil rakyat, seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan pelayanan publik.

“Kami muak melihat politik yang sibuk menguliti sesama elit, sementara rakyat masih berjuang dengan kebutuhan dasar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, namun fitnah dan manuver tanpa dasar etik justru menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi itu sendiri.

“Politik harus menjadi ruang kesadaran kritis, bukan ruang manipulasi persepsi. Jika hanya dijadikan alat saling menjatuhkan, maka yang runtuh bukan hanya lawan politik, tetapi martabat demokrasi,” tutup Mesak.(red)

Komentar

Berita Terkait

LEPA Boeng Tolak MoU Pemda Halut–PT NHM, Nilai Pembangunan Jauh dari Wilayah Penghasil
Dugaan Reses Fiktif dan Mandeknya Fungsi Pengawasan Badan Kehormatan Dewan
Dari Taliabu, Hasby Yusuf Tegaskan Dukungan pada Green Democracy Ketua DPD RI
Mangkir dari Panggilan Kejati, Aliong Mus Justru Muncul di Agenda Politik, Direktur Dato Minta Penegak Hukum Tangkap Aliong
Menhan Siapkan Pelatihan Militer untuk 4.000 ASN Jakarta
Resmi Berlaku, Presiden Prabowo Bentuk Puluhan Pengadilan Baru di Berbagai Daerah
Senator Hasby Yusuf Desak Kementerian ESDM dan PLN Hentikan Krisis Listrik Gane Pasca Gempa
PT Ormat Geothermal Menangi Lelang WKP Telaga Ranu di Halmahera Barat
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 12:04 WIT

Ketua SMIT Soroti Polemik Dugaan Reses Fiktif: Jangan Jadikan Tuduhan sebagai Senjata Politik

Rabu, 29 April 2026 - 07:24 WIT

LEPA Boeng Tolak MoU Pemda Halut–PT NHM, Nilai Pembangunan Jauh dari Wilayah Penghasil

Rabu, 29 April 2026 - 06:01 WIT

Dugaan Reses Fiktif dan Mandeknya Fungsi Pengawasan Badan Kehormatan Dewan

Jumat, 24 April 2026 - 17:01 WIT

Dari Taliabu, Hasby Yusuf Tegaskan Dukungan pada Green Democracy Ketua DPD RI

Rabu, 15 April 2026 - 12:53 WIT

Mangkir dari Panggilan Kejati, Aliong Mus Justru Muncul di Agenda Politik, Direktur Dato Minta Penegak Hukum Tangkap Aliong

Sabtu, 7 Februari 2026 - 12:59 WIT

Menhan Siapkan Pelatihan Militer untuk 4.000 ASN Jakarta

Selasa, 20 Januari 2026 - 15:47 WIT

Resmi Berlaku, Presiden Prabowo Bentuk Puluhan Pengadilan Baru di Berbagai Daerah

Senin, 19 Januari 2026 - 12:15 WIT

Senator Hasby Yusuf Desak Kementerian ESDM dan PLN Hentikan Krisis Listrik Gane Pasca Gempa

Berita Terbaru