tajukmalut.com Jakarta, 30 April 2025 – Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, menegaskan bahwa pendidikan gratis merupakan langkah positif, namun tidak boleh melupakan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini disampaikan dalam webinar memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Al-Washliyah Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan ICMI.
Webinar tersebut menghadirkan sejumlah tokoh pendidikan dan pejabat daerah, di antaranya Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Dr. Abubakar Abdullah, serta akademisi senior Dr. Herman Oesman. Diskusi berlangsung dinamis membahas tantangan dan arah masa depan pendidikan, khususnya di Maluku Utara.Dalam paparannya, Hasby Yusuf mengutip Nelson Mandela bahwa “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia.” Ia menekankan bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. “Kemerdekaan hanya pintu gerbang. Untuk menjadi bangsa besar, tidak ada jalan lain selain pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Sebagai anggota Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, Hasby menegaskan komitmennya memperjuangkan perhatian negara terhadap sektor pendidikan di Maluku Utara dalam setiap rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan. Ia menyebut bahwa arah pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tren global seperti perubahan iklim, digitalisasi, urbanisasi, hingga dinamika geopolitik.
“Pendidikan bukan hanya soal gratis. Kita harus menjamin kualitas, memperhatikan kesejahteraan guru, dan memperkuat infrastruktur pendidikan,” tegas Hasby.
Ia juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan, serta menekankan perlunya pelibatan sektor swasta, terutama industri pertambangan, untuk berkontribusi nyata dalam pembiayaan pendidikan di daerah. “Perusahaan tambang meraup keuntungan besar setiap tahun. Sudah saatnya mereka mendanai pendidikan,” ujar Hasby.
Dalam diskusi tersebut, Hasby juga mengkritisi kebijakan yang membawa siswa ke barak militer sebagai respons terhadap kenakalan remaja. Ia percaya bahwa guru, dengan dukungan masyarakat dan orang tua, mampu menjalankan fungsi pendidikan karakter secara lebih tepat. “Jangan kriminalisasi guru ketika mereka mendidik. Itu hanya akan melemahkan semangat mereka,” tambahnya.
Hasby juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan Program Wajib Belajar 13 Tahun serta pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, termasuk pendidikan pesantren dan keagamaan. Pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, dan distribusi tenaga pendidik secara merata juga menjadi perhatian serius.
Di akhir diskusi, Hasby menegaskan bahwa arah pendidikan sangat bergantung pada kepemimpinan politik di pusat dan daerah. “Masa depan pendidikan kita sangat ditentukan oleh keberanian politik untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan,” pungkasnya.(red)
