BP Taskin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tahun 2026, Iwan Sumule Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Pilar Utama

Jumat, 21 November 2025 - 16:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta – Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule, menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Hal itu disampaikan dalam Dies Natalis ke-42 Program Studi Kajian Ketahanan Nasional (KKN) Universitas Indonesia yang dirangkaikan dengan seminar nasional bertema ‘Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal’.

Dalam sambutannya, Iwan menyebut bahwa pembentukan BP Taskin merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan dan penuntasan kemiskinan.

ADVERTISEMENT

alt="ads" />

SCROLL TO RESUME CONTENT

Harapan besar Bapak Presiden Prabowo Subianto pada pembangunan berkelanjutan dan percepatan pengentasan kemiskinan ini diwujudkan dengan membentuk BP Taskin, sebuah lembaga khusus di bawah Presiden untuk mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2026,” ujar Iwan dalam keterangan, Jumat 21 November 2025.

Iwan menuturkan, BP Taskin telah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang menitikberatkan pada pendekatan graduasi.

Pendekatan ini menggabungkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar keluarga miskin tidak hanya keluar dari kondisi rentan secara sementara.

Strategi ini bertujuan membangun ketahanan pangan dan kemandirian, sehingga keluarga tidak hanya keluar dari kemiskinan sementara, tetapi juga terhindar dari kemiskinan kronis,” katanya.

Lebih jauh, Iwan memaparkan empat pilar utama strategi cepat BP Taskin dalam penuntasan kemiskinan.

Pilar pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi akses pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Pilar kedua adalah penciptaan pendapatan melalui pelatihan, akses kerja, dan pengembangan usaha.

Pilar ketiga, lanjutnya, ialah pembinaan dan pemberdayaan untuk membangun kepercayaan diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.

Sementara pilar keempat adalah peningkatan akumulasi tabungan dan investasi melalui inklusi serta literasi keuangan.

“Terkait pilar pertama, seminar nasional hari ini menjadi sangat relevan. Ketahanan pangan adalah pilar pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal,” kata Iwan.

Ia juga mengingatkan pentingnya memaksimalkan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam menghadapi ancaman krisis.

Seringkali kita melupakan bahwa bangsa ini memiliki harta karun berupa inisiasi kearifan lokal yang terbukti mampu menghadapi bencana kekeringan dan krisis pangan,” ujarnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat
Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi
DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut
‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!
SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT
Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD
CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi
Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 14:23 WIT

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:48 WIT

Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:29 WIT

DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:16 WIT

‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:28 WIT

SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:54 WIT

Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:56 WIT

CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:07 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar

Berita Terbaru