Hasby Yusuf: Penetapan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional Tegaskan Peran Tidore dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Senin, 10 November 2025 - 10:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta, 10 November 2025 — Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyampaikan apresiasi mendalam atas penetapan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penetapan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2025, dan menjadi catatan sejarah penting bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya Kesultanan Tidore.

Menurut Hasby, pengakuan negara terhadap Sultan Zainal Abidin Syah merupakan bentuk penghormatan atas jasanya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terutama dalam memperjuangkan agar Irian Barat (Papua) tetap berada dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alhamdulillah, hari ini bangsa ini menegaskan kembali kebenaran sejarah. Sultan Zainal Abidin Syah akhirnya mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Ini bukan hanya kebanggaan bagi Kesultanan Tidore, tetapi juga kemenangan moral bagi seluruh rakyat Maluku Utara,” ujar Hasby Yusuf di Jakarta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasby menjelaskan bahwa Sultan Zainal Abidin Syah, sebagai Gubernur Irian Barat pertama, memainkan peran strategis melalui diplomasi politik dan pendekatan persatuan yang visioner, sehingga menjadi figur penting dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia di era awal kemerdekaan.

Beliau adalah teladan nasionalisme yang berakar pada kebijaksanaan dan pengorbanan. Sultan Zainal Abidin Syah bukan hanya pahlawan Tidore, tetapi pahlawan bagi Indonesia,” tegasnya.

Hasby menyampaikan penghargaan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian Sosial, dan Dewan Gelar Pahlawan Nasional atas kerja keras dalam memproses usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPD RI juga turut mengawal proses pengusulan ini bersama Pemerintah Daerah, Kesultanan Tidore, dan masyarakat.

Hasby juga memberikan apresiasi khusus kepada Sultan Tidore Husain Alting Sjah, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, dan Pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan yang konsisten memperjuangkannya sejak awal.

Hasby menegaskan bahwa penetapan ini adalah kelanjutan dari mata rantai perjuangan panjang Kesultanan Tidore dalam melawan penjajahan dan menjaga kedaulatan bangsa. Ia menyoroti kesinambungan nilai perjuangan dari:

  • Sultan Nuku Muhammad Amiruddin Syah, pemimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda,
  • Haji Salahuddin bin Talabuddin, tokoh nasionalis Maluku Utara di masa kemerdekaan,
  • hingga Sultan Zainal Abidin Syah sebagai penjaga keutuhan NKRI melalui diplomasi Papua.

Semangat perjuangan Kesultanan Tidore tidak pernah padamdari perang melawan kolonialisme hingga menjaga Indonesia melalui diplomasi dan persatuan,” ujar Hasby.

Hasby berharap momentum ini mendorong generasi muda Maluku Utara untuk kembali mempelajari sejarah daerahnya dan meneladani semangat para pahlawan.

Generasi muda harus memahami bahwa dari Maluku Utara lahir tokoh-tokoh besar penjaga keindonesiaan. Kita memiliki warisan kebangsaan yang harus dijaga dan diteruskan,” tutup Hasby.(red)

Komentar

Berita Terkait

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa
DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR
Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:29 WIT

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:00 WIT

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Berita Terbaru

Opini

Hedging ala Prabowo: Perubahan Peta Impor Minyak Nasional?

Selasa, 30 Jun 2026 - 10:46 WIT