Senator Hasby Yusuf: Kematian Warga Loloda Utara Adalah Alarm Keras, Negara Tidak Boleh Absen

Kamis, 11 Desember 2025 - 13:17 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta– Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Senator Hasby Yusuf, menanggapi keras kabar meninggalnya seorang guru asal Desa Ngajam, Kecamatan Loloda Utara, Halmahera Utara, yang wafat saat dirujuk ke RSUD Tobelo akibat buruknya infrastruktur jalan dan ketiadaan jembatan di wilayah tersebut.

Guru berinisial MP (68) itu menghembuskan napas terakhir di perjalanan pada Rabu (10/12/2025). Ia tak mampu bertahan setelah ambulans yang membawanya tertahan berjam-jam di jalan sirtu yang rusak parah, terjebak banjir di empat sungai tanpa jembatan, hingga akhirnya mobil tak mampu menanjak di Gunung Ngidu. MP meninggal sebelum sempat mendapatkan penanganan medis lanjutan di RSUD Tobelo.

Atas tragedi itu, Senator Hasby Yusuf menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhumah sekaligus menegaskan bahwa kejadian ini adalah bukti kegagalan pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warga terhadap akses kesehatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ini tragedi yang seharusnya tidak terjadi jika negara hadir dengan benar. Warga meninggal bukan karena tidak ingin berobat, tetapi karena infrastruktur yang buruk memutus hak hidup mereka. Ini alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” tegas Hasby.

Menurut laporan keluarga, perjalanan yang seharusnya memakan waktu 3–4 jam berubah menjadi 7 jam penuh rintangan, bahkan baru melewati dua desa. Kondisi ini bukan insiden tunggal. Sudah beberapa warga Loloda Utara sebelumnya meninggal di tengah proses rujukan akibat akses jalan yang tidak layak.

Hasby menilai bahwa masalah infrastruktur di Loloda Utara adalah persoalan struktural dan menahun, yang tak kunjung diselesaikan meski pembangunan Jalan Trans Loloda–Galela pernah masuk dalam proyek Multiyears Pemprov Maluku Utara pada 2017–2019. Jalan tersebut hanya selesai pada tahap sirtu dan kembali rusak parah karena tidak diaspal.

Puluhan ribu warga Loloda Utara tiap hari menggantungkan hidup pada satu jalur ini. Jika jalan dan jembatan rusak, itu berarti negara membiarkan warga berjalan sendiri menghadapi maut. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Harus ada penanganan cepat, terukur, dan tuntas,” ujar Senator Hasby.

Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan dan peningkatan kualitas jalan harus menjadi prioritas darurat, bukan sekadar agenda pembangunan rutin. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan fasilitas Puskesmas Dorume, termasuk ketersediaan obat dan layanan medis dasar, agar pasien tidak harus segera dirujuk dalam kondisi kritis.

Jika akses jalan buruk dan fasilitas kesehatan minim, maka masyarakat kehilangan dua lapis perlindungan sekaligus. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya akan membawa persoalan ini secara resmi dalam sidang DPD RI dan meminta Kementerian PUPR serta Kementerian Kesehatan turun tangan,” kata Hasby.

Di tengah tragedi ini, Senator Hasby juga memberikan penghargaan atas dedikasi tenaga kesehatan di Puskesmas Dorume yang tetap mengantar pasien dengan kondisi lapangan yang berat.

Para perawat dan tenaga medis telah bekerja dengan keberanian dan tanggung jawab luar biasa. Negara harus mendukung mereka, bukan membiarkan mereka berjuang seorang diri,” tambahnya.

Mengakhiri pernyataannya, Senator Hasby menyerukan agar pemerintah daerah dan provinsi segera membuka mata serta bertindak cepat.

Negara harus hadir di Loloda Utara. Warga tidak boleh terus menjadi korban dari pembiaran infrastruktur. Tragedi ini harus menjadi yang terakhir,” pungkasnya (red)

Komentar

Berita Terkait

DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara
Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Desak ESDM dan KLH Cabut Izin IUP PT Adi Daya Tangguh di Kabupaten Pulau Taliabu
Kapolda Baru Maluku Utara Diuji, SMIT akan ke Mabes Polri jika Rokok Ilegal Tak Ditindak
Dugaan Perampasan Tanah Rakyat oleh Bupati Halmahera Utara
Taipan Berkedok Perusahaan Negara Wajib Bertanggung Jawab atas Kerusakan Sistemik di Halmahera Timur
Ketua SMIT Soroti Polemik Dugaan Reses Fiktif: Jangan Jadikan Tuduhan sebagai Senjata Politik
LEPA Boeng Tolak MoU Pemda Halut–PT NHM, Nilai Pembangunan Jauh dari Wilayah Penghasil
Dugaan Reses Fiktif dan Mandeknya Fungsi Pengawasan Badan Kehormatan Dewan
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 16 Mei 2026 - 10:14 WIT

DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:06 WIT

Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Desak ESDM dan KLH Cabut Izin IUP PT Adi Daya Tangguh di Kabupaten Pulau Taliabu

Minggu, 10 Mei 2026 - 02:45 WIT

Kapolda Baru Maluku Utara Diuji, SMIT akan ke Mabes Polri jika Rokok Ilegal Tak Ditindak

Kamis, 7 Mei 2026 - 10:10 WIT

Dugaan Perampasan Tanah Rakyat oleh Bupati Halmahera Utara

Senin, 4 Mei 2026 - 06:52 WIT

Taipan Berkedok Perusahaan Negara Wajib Bertanggung Jawab atas Kerusakan Sistemik di Halmahera Timur

Rabu, 29 April 2026 - 12:04 WIT

Ketua SMIT Soroti Polemik Dugaan Reses Fiktif: Jangan Jadikan Tuduhan sebagai Senjata Politik

Rabu, 29 April 2026 - 07:24 WIT

LEPA Boeng Tolak MoU Pemda Halut–PT NHM, Nilai Pembangunan Jauh dari Wilayah Penghasil

Rabu, 29 April 2026 - 06:01 WIT

Dugaan Reses Fiktif dan Mandeknya Fungsi Pengawasan Badan Kehormatan Dewan

Berita Terbaru