Senator Hasby Yusuf: Kematian Warga Loloda Utara Adalah Alarm Keras, Negara Tidak Boleh Absen

Kamis, 11 Desember 2025 - 13:17 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta– Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Senator Hasby Yusuf, menanggapi keras kabar meninggalnya seorang guru asal Desa Ngajam, Kecamatan Loloda Utara, Halmahera Utara, yang wafat saat dirujuk ke RSUD Tobelo akibat buruknya infrastruktur jalan dan ketiadaan jembatan di wilayah tersebut.

Guru berinisial MP (68) itu menghembuskan napas terakhir di perjalanan pada Rabu (10/12/2025). Ia tak mampu bertahan setelah ambulans yang membawanya tertahan berjam-jam di jalan sirtu yang rusak parah, terjebak banjir di empat sungai tanpa jembatan, hingga akhirnya mobil tak mampu menanjak di Gunung Ngidu. MP meninggal sebelum sempat mendapatkan penanganan medis lanjutan di RSUD Tobelo.

Atas tragedi itu, Senator Hasby Yusuf menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhumah sekaligus menegaskan bahwa kejadian ini adalah bukti kegagalan pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warga terhadap akses kesehatan.

“Ini tragedi yang seharusnya tidak terjadi jika negara hadir dengan benar. Warga meninggal bukan karena tidak ingin berobat, tetapi karena infrastruktur yang buruk memutus hak hidup mereka. Ini alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” tegas Hasby.

Menurut laporan keluarga, perjalanan yang seharusnya memakan waktu 3–4 jam berubah menjadi 7 jam penuh rintangan, bahkan baru melewati dua desa. Kondisi ini bukan insiden tunggal. Sudah beberapa warga Loloda Utara sebelumnya meninggal di tengah proses rujukan akibat akses jalan yang tidak layak.

Hasby menilai bahwa masalah infrastruktur di Loloda Utara adalah persoalan struktural dan menahun, yang tak kunjung diselesaikan meski pembangunan Jalan Trans Loloda–Galela pernah masuk dalam proyek Multiyears Pemprov Maluku Utara pada 2017–2019. Jalan tersebut hanya selesai pada tahap sirtu dan kembali rusak parah karena tidak diaspal.

“Puluhan ribu warga Loloda Utara tiap hari menggantungkan hidup pada satu jalur ini. Jika jalan dan jembatan rusak, itu berarti negara membiarkan warga berjalan sendiri menghadapi maut. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Harus ada penanganan cepat, terukur, dan tuntas,” ujar Senator Hasby.

Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan dan peningkatan kualitas jalan harus menjadi prioritas darurat, bukan sekadar agenda pembangunan rutin. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan fasilitas Puskesmas Dorume, termasuk ketersediaan obat dan layanan medis dasar, agar pasien tidak harus segera dirujuk dalam kondisi kritis.

“Jika akses jalan buruk dan fasilitas kesehatan minim, maka masyarakat kehilangan dua lapis perlindungan sekaligus. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya akan membawa persoalan ini secara resmi dalam sidang DPD RI dan meminta Kementerian PUPR serta Kementerian Kesehatan turun tangan,” kata Hasby.

Di tengah tragedi ini, Senator Hasby juga memberikan penghargaan atas dedikasi tenaga kesehatan di Puskesmas Dorume yang tetap mengantar pasien dengan kondisi lapangan yang berat.

“Para perawat dan tenaga medis telah bekerja dengan keberanian dan tanggung jawab luar biasa. Negara harus mendukung mereka, bukan membiarkan mereka berjuang seorang diri,” tambahnya.

Mengakhiri pernyataannya, Senator Hasby menyerukan agar pemerintah daerah dan provinsi segera membuka mata serta bertindak cepat.

“Negara harus hadir di Loloda Utara. Warga tidak boleh terus menjadi korban dari pembiaran infrastruktur. Tragedi ini harus menjadi yang terakhir,” pungkasnya (red)

Komentar

Berita Terkait

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Dugaan Keterlibatan Kepala BPJN dalam Proyek Dapur MBG FAI Desak Kepala BGN Evaluasi Total SPPG di Maluku Utara dan Cabut izin operasi Yayasan Abdi Bangun Negeri
Soal Pertemuan Pemprov Malut-Harita Group, Tokoh Muda Desak Jalan Lingkar Obi Diprioritaskan ‎
DataIndo: Komitmen Sufmi Dasco Ahmad Adalah Bukti Negara Butuh “Wasit yang Fair
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Selasa, 8 September 2026 - 06:40 WIT

Dugaan Keterlibatan Kepala BPJN dalam Proyek Dapur MBG FAI Desak Kepala BGN Evaluasi Total SPPG di Maluku Utara dan Cabut izin operasi Yayasan Abdi Bangun Negeri

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 01:27 WIT

Soal Pertemuan Pemprov Malut-Harita Group, Tokoh Muda Desak Jalan Lingkar Obi Diprioritaskan ‎

Kamis, 27 Agustus 2026 - 14:08 WIT

DataIndo: Komitmen Sufmi Dasco Ahmad Adalah Bukti Negara Butuh “Wasit yang Fair

Berita Terbaru

Regional

Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan

Senin, 5 Okt 2026 - 12:20 WIT