Kapolda Baru Maluku Utara Diuji, SMIT akan ke Mabes Polri jika Rokok Ilegal Tak Ditindak

Minggu, 10 Mei 2026 - 02:45 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta-Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT) melontarkan peringatan keras kepada Kapolda Maluku Utara yang baru terkait maraknya peredaran rokok ilegal yang dinilai telah menggurita dan secara terbuka.

Ketua SMIT, Mesak Habari, menegaskan bahwa kondisi ini telah memasuki tahap darurat dan menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Kapolda Maluku Utara dalam menegakkan hukum secara tegas dan tanpa kompromi.

“Peredaran rokok ilegal ini sudah berlangsung lama, masif, dan terbuka. Ini bukan lagi pelanggaran biasa, tetapi sudah mengarah pada praktik terorganisir. Kalau tidak segera ditindak, ini akan semakin merusak wibawa hukum,” kata Mesak

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

SMIT secara khusus menyoroti Kabupaten Halmahera Utara, terutama jalur distribusi melalui Pelabuhan Tobelo yang diduga menjadi pintu utama masuknya rokok ilegal. Aktivitas tersebut telah berlangsung lama dan menjadi pengetahuan umum di masyarakat.tambahnya

Menurut Mesak, situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap kinerja aparat, khususnya Kapolres Halmahera Utara yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam menghentikan praktik ilegal.

“Kami mempertanyakan keseriusan aparat. Aktivitas sebesar ini mustahil tidak terdeteksi. Jika dibiarkan, publik berhak menilai ada pembiaran,” ujarnya.

Ketua SMIT juga mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di wilayah Halmahera Utara, menindak tegas oknum yang terbukti lalai atau terlibat, serta melakukan operasi besar untuk memutus jaringan distribusi rokok ilegal.

“Jika tidak ada tindakan kongkret kami akan menggelar aksi massa di Jakarta dan langsung mendatangi Mabes Polri. Ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal penegakan hukum,” tegas Mesak.

“SMIT tidak akan jadikan ini sebagai wacana. Jika aparat tidak bergerak, maka SMIT yang akan bergerak. Aksi ke Mabes Polri adalah langkah yang sedang kami siapkan,” tutup Mesak.(red)

Komentar

Berita Terkait

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara
Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Desak ESDM dan KLH Cabut Izin IUP PT Adi Daya Tangguh di Kabupaten Pulau Taliabu
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Sabtu, 16 Mei 2026 - 10:14 WIT

DPP GMNI Siap Aduan Resmi ke Kemendagri, Kemen-Trans, dan Mabes Polri Terkait Dugaan Perampasan Tanah di Halmahera Utara

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:06 WIT

Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Desak ESDM dan KLH Cabut Izin IUP PT Adi Daya Tangguh di Kabupaten Pulau Taliabu

Berita Terbaru