RISWAN SANUN TERPILIH SEBAGAI KETUA FORMAPAS PERIODE 2025–2027 SECARA AKLAMASI

Sabtu, 28 Juni 2025 - 15:32 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | JAKARTA 28 Juni 2025 – Forum Mahasiswa Pascasarjana (FORMAPAS) Jabodetabeka-Banten resmi menetapkan Riswan Sanun sebagai Ketua Umum periode 2025–2027 dalam Musyawarah Besar (MUBES) ke-IV yang berlangsung di Kantor Perhubungan Provinsi Maluku Utara, Cempaka Putih, Jakarta.

Dengan mengusung tema “Revitalisasi FORMAPAS: SDM Unggul, Maluku Utara Maju“, forum ini menjadi momentum konsolidasi strategis mahasiswa pascasarjana asal Maluku Utara dalam merespons dinamika pembangunan daerah. Pemilihan dilakukan secara aklamasi sebagai bentuk kepercayaan penuh peserta MUBES terhadap sosok Riswan Sanun.

Dalam pidato perdananya, Riswan menyampaikan visi “Meneguhkan FORMAPAS yang Progresif untuk Kemajuan Maluku Utara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Riswan Sanun menegaskan bahwa FORMAPAS ke depan harus menjadi ruang penguatan kapasitas intelektual dan kepemimpinan mahasiswa pascasarjana. Organisasi ini juga harus tampil sebagai wadah dialektika kritis atas berbagai persoalan pembangunan daerah, serta aktif menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, kampus, dan masyarakat sipil. Selain itu, Riswan mendorong lahirnya program-program yang berbasis riset dan kebutuhan riil daerah, guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia juga ingin memastikan FORMAPAS berperan sebagai jembatan yang memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara mahasiswa pascasarjana dan para pemangku kebijakan pembangunan di Maluku Utara.

Dalam pernyataan kritisnya, Riswan menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan komitmen nyata terhadap para mahasiswa pascasarjana yang sedang menempuh studi di Jakarta. “Mereka adalah aset strategis yang kelak akan kembali membangun daerah. Perlu ada keberpihakan yang konkret, baik melalui dukungan kebijakan maupun program pembinaan,” ujarnya.

MUBES ke-IV ini menegaskan bahwa FORMAPAS bukan sekadar forum kekeluargaan, tetapi juga wadah perjuangan yang berorientasi pada kemajuan daerah melalui kekuatan ilmu pengetahuan dan integritas generasi muda Maluku Utara.(red)

Komentar

Berita Terkait

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa
DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR
Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
Berita ini 85 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:29 WIT

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:00 WIT

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Berita Terbaru

Opini

Hedging ala Prabowo: Perubahan Peta Impor Minyak Nasional?

Selasa, 30 Jun 2026 - 10:46 WIT