Senator Hasby Yusuf Sampaikan Aspirasi Pendidikan Maluku Utara kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI

Selasa, 4 November 2025 - 12:37 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta, 4 November 2025 -Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Maluku Utara, Senator Hasby Yusuf, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan pemerataan akses pendidikan di Maluku Utara.

Salah satu fokus utama dalam usulan tersebut adalah permohonan perubahan status Universitas Pasifik Morotai (UNIPAS) Morotai dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 06/B-128/DPDRI/XI/2025

Upaya ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat pemerataan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), khususnya Pulau Morotai.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Senator Hasby Yusuf menjelaskan bahwa UNIPAS memiliki peran signifikan dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, dengan enam fakultas dan 11 program studi berakreditasi Baik, didukung oleh tenaga dosen berkualifikasi S2 dan S3

Perubahan status UNIPAS menjadi PTN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis pendidikan,” tegas Hasby Yusuf.

Tak hanya itu, Senator Hasby Yusuf juga mengajukan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Permohonan tersebut diajukan sebagai respons atas tingginya kebutuhan peningkatan rasio notaris di Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara.

Di sisi lain, dukungan terhadap penguatan infrastruktur pendidikan kedokteran juga diajukan melalui rencana pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Khairun. Fasilitas ini akan dibangun di atas lahan hibah seluas ±2,5 hektare dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Rumah sakit tersebut dirancang sebagai fasilitas modern untuk layanan kesehatan, pendidikan kedokteran, dan pusat penelitian, dengan total rencana anggaran pembangunan mencapai Rp 542,4 miliar

Desain RSP Unkhair mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2022, dilengkapi berbagai fasilitas seperti UGD, poliklinik, ICU, ruang kuliah, laboratorium, serta ruang rawat inap hingga lantai tujuh

Langkah yang diambil Senator Hasby Yusuf ini menunjukkan komitmen untuk mendorong pemerataan akses, kualitas layanan pendidikan tinggi, serta kesehatan bagi masyarakat Maluku Utara. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing daerah.(red)

Komentar

Berita Terkait

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa
DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR
Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:29 WIT

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:00 WIT

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Berita Terbaru

Opini

Hedging ala Prabowo: Perubahan Peta Impor Minyak Nasional?

Selasa, 30 Jun 2026 - 10:46 WIT