Senator Hasby Yusuf Sampaikan Aspirasi Pendidikan Maluku Utara kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI

Selasa, 4 November 2025 - 12:37 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta, 4 November 2025 -Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Maluku Utara, Senator Hasby Yusuf, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan pemerataan akses pendidikan di Maluku Utara.

Salah satu fokus utama dalam usulan tersebut adalah permohonan perubahan status Universitas Pasifik Morotai (UNIPAS) Morotai dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 06/B-128/DPDRI/XI/2025

Upaya ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat pemerataan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), khususnya Pulau Morotai.

ADVERTISEMENT

alt="ads" />

SCROLL TO RESUME CONTENT

Senator Hasby Yusuf menjelaskan bahwa UNIPAS memiliki peran signifikan dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, dengan enam fakultas dan 11 program studi berakreditasi Baik, didukung oleh tenaga dosen berkualifikasi S2 dan S3

Perubahan status UNIPAS menjadi PTN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis pendidikan,” tegas Hasby Yusuf.

Tak hanya itu, Senator Hasby Yusuf juga mengajukan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Permohonan tersebut diajukan sebagai respons atas tingginya kebutuhan peningkatan rasio notaris di Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara.

Di sisi lain, dukungan terhadap penguatan infrastruktur pendidikan kedokteran juga diajukan melalui rencana pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Khairun. Fasilitas ini akan dibangun di atas lahan hibah seluas ±2,5 hektare dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Rumah sakit tersebut dirancang sebagai fasilitas modern untuk layanan kesehatan, pendidikan kedokteran, dan pusat penelitian, dengan total rencana anggaran pembangunan mencapai Rp 542,4 miliar

Desain RSP Unkhair mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2022, dilengkapi berbagai fasilitas seperti UGD, poliklinik, ICU, ruang kuliah, laboratorium, serta ruang rawat inap hingga lantai tujuh

Langkah yang diambil Senator Hasby Yusuf ini menunjukkan komitmen untuk mendorong pemerataan akses, kualitas layanan pendidikan tinggi, serta kesehatan bagi masyarakat Maluku Utara. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing daerah.(red)

Komentar

Berita Terkait

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat
Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi
DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut
‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!
SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT
Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD
CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi
Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 14:23 WIT

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:48 WIT

Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:29 WIT

DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:16 WIT

‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:28 WIT

SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:54 WIT

Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:56 WIT

CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:07 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar

Berita Terbaru