tajukmalut.com | Halmahera Selatan – Kritik keras disampaikan oleh Asyudin La masiha, Pemuda Obi, terhadap arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba. Ia menilai bahwa wilayah Obi seakan jauh dari prioritas pembangunan dan seolah tersisih dari radar kebijakan daerah.
“Sampai sejauh ini, di tahun 2025 yang sudah berjalan hampir setengah tahun, kami belum mengetahui secara jelas arah kebijakan pembangunan Halmahera Selatan yang difokuskan ke Obi. Ini tidak mencerminkan transparansi dan partisipasi publik,” ujar Asyudin dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2025).
Menurutnya, seharusnya program pembangunan dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) disampaikan secara terbuka dan mengakomodir kebutuhan mendesak masyarakat Obi, yang selama ini belum menikmati pembangunan signifikan, meski sudah menjadi bagian dari Halsel selama 22 tahun.
Asyudin menyebut bahwa Obi menjadi tulang punggung pendapatan daerah, terutama dari sektor pertambangan dan minerba. Berdasarkan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2025, disebutkan bahwa total dana yang dialokasikan ke Halmahera Selatan mencapai Rp 1,76 triliun, di mana sektor Minerba menyumbang lebih dari Rp 347 miliar.
“Dengan angka yang sebesar itu, seharusnya masyarakat Obi sudah bisa menikmati hasil pembangunan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, pembangunan di Obi terasa stagnan,” tegasnya.
Menanggapi stagnasi pembangunan di Obi, Asyudin menyampaikan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Obi bisa menjadi solusi strategis untuk percepatan pembangunan dan penguatan tata kelola lokal. Selain itu, ia juga menyarankan agar minimal 40% Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor minerba setiap tahun dialokasikan langsung ke Obi.
“Kalau alasan lambatnya pembangunan adalah keterbatasan anggaran, maka DOB Obi atau skema pengalokasian langsung DBH minerba ke wilayah Obi adalah jawaban paling rasional dan strategis,” katanya.
Asyudin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak bisa terus berlindung di balik retorika zonasi atau dapil politik, melainkan harus hadir dengan kebijakan nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di daerah penghasil seperti Obi.(red)
