Ketua Harian DPP KNPI Rusdi Yusuf Imbau Mahasiswa dan Buruh Tahan Diri, Tegaskan Dukungan Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 05:25 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta – Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Rusdi Yusuf, angkat bicara terkait dinamika sosial-politik nasional yang belakangan ini semakin memanas.

Dirinya menyerukan agar mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat luas tetap menahan diri serta memberi ruang kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji dan merespons seluruh tuntutan yang berkembang.

Pertama, saya mengajak mahasiswa, buruh, dan masyarakat untuk bisa menahan diri. Berikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk mengkaji semua aspirasi dan tuntutan. Jangan sampai kita terburu-buru mengambil sikap yang justru memperkeruh keadaan,” ujar Rusdi dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

ADVERTISEMENT

alt="ads" />

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Rusdi, pemerintahan yang baru berjalan membutuhkan dukungan serta iklim yang kondusif. Kritik dan tuntutan rakyat, kata dia, adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus disalurkan secara terukur.

Kita harus memberi ruang bagi Presiden Prabowo untuk bekerja,” tambahnya.

Selain menyerukan penahanan diri, Rusdi Yusuf juga menegaskan dukungannya terhadap TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Rusdi menekankan bahwa aparat keamanan adalah milik rakyat, bukan alat kepentingan kelompok tertentu.

Kedua, kami mendukung TNI dan Polri untuk menstabilkan situasi negara ini. Polri dan TNI adalah untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa,” tegasnya.

Rusdi juga memastikan telah menginstruksikan seluruh jajaran KNPI di tingkat provinsi (DPD I) hingga kabupaten/kota (DPD II) untuk turut serta mengawal keamanan serta menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo di daerah masing-masing.

Mencermati kondisi bangsa yang rawan gesekan ini, Rusdi Yusuf mengaku dalam waktu dekat akan mengundang organisasi kepemudaan (OKP) kelompok Cipayung untuk duduk bersama dan berdiskusi.

Menurutnya, penting bagi kalangan pemuda untuk menjaga persatuan agar tidak mudah diprovokasi atau dibenturkan oleh pihak-pihak tertentu.

Saya akan memanggil teman-teman OKP Cipayung. Kita harus bicarakan bersama agar sesama anak bangsa tidak dibentur-benturkan. Pemuda harus menjadi perekat, bukan sebaliknya,” katanya.

Rusdi menegaskan, peran pemuda di tengah situasi krusial ini sangat penting untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa dan KNPI bersama seluruh OKP bisa menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, sekaligus menjadi garda terdepan dalam mendinginkan situasi.

Di akhir pernyataannya, Rusdi Yusuf menegaskan kembali bahwa stabilitas bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk tetap solid menjaga persatuan.

Jangan biarkan energi bangsa ini habis hanya karena konflik internal. Pemuda harus mengambil peran positif. Mari kita kawal bersama pemerintahan yang sah demi masa depan Indonesia,” tutupnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat
Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi
DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut
‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!
SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT
Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD
CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi
Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 14:23 WIT

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:48 WIT

Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:29 WIT

DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:16 WIT

‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:28 WIT

SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:54 WIT

Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:56 WIT

CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:07 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar

Berita Terbaru