FAI Desak KPK dan Kejagung Panggil Kadis PUPR Maluku Utara, Temuan BPK Sebut 6 Proyek Jalan-Jembatan Bermasalah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 03:56 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta – Forum Aktivis Indonesia (FAI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan Kejaksaan Agung (Kejagung RI) untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara. Desakan itu buntut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek infrastruktur di Maluku Utara.

Koordinator Pusat FAI, Sahdan Abjan, menilai praktik KKN saat ini menjalar di birokrasi Provinsi Maluku Utara yang dipimpin Gubernur Sherly Tjoanda Laos.

“Bukti nyata sudah ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara. Ini tidak bisa ditunda lagi,” tegas Sahdan Abjan kepada wartawan, Rabu (27/8/2026).

Dalam LHP BPK Nomor 34/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.03/12/2025 tertanggal 22 Desember 2025 dan LHP BPK Nomor 12.B/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026, BPK menyoroti belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Hasil pemeriksaan yang bertumpu pada pengukuran fisik lapangan dan analisis dokumen pendukung menemukan ketidaksesuaian pada 6 proyek, yaitu:

1. Pekerjaan jalan dan jembatan ruas Ibu-Kedi

2. Jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo

3. Jalan dan jembatan ruas Wayatim-Wayaua

4. Jalan dan jembatan ruas Maba-Sagea

5. Jalan dan jembatan ruas Saketa-Gane Dalam

6. Proyek jalan dan jembatan ruas Kao-Toliwang

Sahdan menyebut validasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang fatal pada volume, spesifikasi, hingga kualitas pengerjaan proyek. FAI menduga ada indikasi kerugian negara senilai miliaran rupiah.

FAI menilai temuan BPK ini merupakan bukti kuat bagi KPK dan Kejagung untuk langsung bergerak. Langkah tegas itu dinilai krusial guna menyelamatkan uang negara dan hak kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

FAI juga menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK dan Kejaksaan Agung RI pada Jumat, 28 Agustus 2026 dengan tuntutan:

1. Mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara atas dugaan kuat korupsi mutu pekerjaan dan kerugian daerah miliaran rupiah.

2. Meminta Kejaksaan Agung RI membentuk tim investigasi khusus dalam kasus tersebut.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan pernyataan FAI dan merujuk pada LHP BPK. Setiap pihak yang disebut memiliki hak jawab dan hak untuk mengklarifikasi.(red)

Komentar

Berita Terkait

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden
Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir
Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 
Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIT

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:18 WIT

Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:27 WIT

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT