tajukmalut.com | Halmahera Timur – Bupati Ubaid Yakub, didampingi Sekretaris Daerah, Ricky Chairul Ricfhat serta Ketua III Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Haltim, Ashadi Tajuddin melakukan kunjungan kerja di Inspektorat Jenderal (Itjen), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada Selasa kemarin, 18 Mei 2026.
Kunjungan tersebut, dalam rangka koordinasi terkait berbagai persoalan pertambangan di wilayah Kabupaten Haltim. Hal ini bagian dari upaya komitmen Pemerintah Kabupaten Haltim, untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan di daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah.
Bupati Haltim, Ubaid Yakub menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya terkait tata kelola pertambangan, pengawasan aktivitas perusahaan dan dampak lingkungan, serta pentingnya transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Koordinasi dengan Itjen ESDM merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah Haltim dan Pemerintah Pusat dalam pengawasan sektor pertambangan,” ujar, Ubaid.
Ia menjelaskan, kunjungan ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Haltim dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi dan tidak merugikan masyarakat, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Sementara, Irjen ESDM, Yudhiawan menyambut baik kunjungan Pemerintah Kabupaten Haltim dan menegaskan komitmen pengawasan terhadap sektor pertambangan, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan sesuai standar, baik dari aspek perizinan, keselamatan kerja, maupun dampak sosial dan lingkungan.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Haltim berharap adanya tindak lanjut berupa koordinasi teknis yang lebih intensif, serta penguatan mekanisme pengawasan agar seluruh aktivitas pertambangan di Haltim berjalan tertib dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.(red)









