tajukmalut.com | Jakarta — Pembatalan sepihak agenda pertemuan antara Bupati Halmahera Utara dan Ikatan Keluarga Halmahera Utara (IKA Halut) se-Jabodetabek memantik kekecewaan masyarakat Halut di Jakarta. Mereka menilai sikap tersebut bukan sekadar soal perubahan jadwal, melainkan menyangkut cara kekuasaan memperlakukan masyarakat yang datang membawa kepentingan daerah
Ketua Umum IKA Halut Jabodetabek, Novet Charles Akollo, mengatakan pertemuan itu sebelumnya telah dikomunikasikan dan dikonfirmasi. Setelah mendapat kepastian, pihak IKA Halut mempersiapkan tempat serta mengundang para sesepuh dan keluarga besar Halmahera Utara di Jakarta.
Namun, menjelang pertemuan berlangsung, agenda itu mendadak dibatalkan karena Bupati disebut harus menghadiri kegiatan lain bersama pimpinan salah satu partai politik.
“Ini sangat mengecewakan. Kami mempertanyakan keseriusan seorang kepala daerah dalam memegang komitmen dengan masyarakatnya. Kalau pertemuan yang telah disepakati saja bisa dibatalkan tanpa kepastian yang layak, bagaimana masyarakat diminta percaya pada janji-janji yang lebih besar?” kata Novet.
Lebih lanjut, IKA Halut sebelumnya meminta audiensi guna membicarakan sejumlah persoalan penting di Halmahera Utara, termasuk gejolak masyarakat terkait Peraturan Daerah tentang Hilirisasi Kelapa. Alhasil, para sesepuh telah meluangkan waktu dari aktivitas masing-masing demi membicarakan masa depan daerah.
“Kami semua, termasuk para sesepuh, memiliki kesibukan dan agenda kerja yang sengaja dilonggarkan pada Selasa, 25 Agustus 2026 ini. Kami hadir di sini bukan tanpa aktivitas, melainkan kami memilih mendahulukan kepentingan publik dan kemajuan daerah. Jadi bukan saja Pak Bupati yang sibuk, tapi kami juga”
Ketua IKA-Halut menyampaikan kekecewaan dari pengurus dan anggota serta mengecam sikap yang di nilai abai terhadap forum masyarakat. Kami menilai seorang kepala daerah tidak boleh membangun jarak dengan rakyat.
Novet menambahkan, bahwa Kekuasaan tidak seharusnya hanya sibuk mengurus agenda elite dan relasi politik, sementara ruang dialog dengan masyarakat ditempatkan sebagai urusan yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Kepemimpinan publik bukan sekadar soal jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendengar suara rakyat.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada prioritas yang keliru karna agenda politik elite lebih mudah mendapat ruang, sementara masyarakat yang datang membawa persoalan daerah justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
IKA Halut se-Jabodetabek meminta Bupati Halmahera Utara memberikan penjelasan terbuka, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai insiden protokoler, karena ketika komunikasi antara penguasa dan rakyat mulai diperlakukan secara sepihak, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sebuah jadwal pertemuan, melainkan kepercayaan publik terhadap kekuasaan itu sendiri. Tutup Ketua IKA Halut Jabodetabek.(red)
