tajukmalut.com | Jakarta, 11 September 2026 – Senator Maluku Utara, Hasby Yusuf, S.E., menyampaikan rasa bangga yang mendalam atas terpilihnya Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (Han), Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), sebagai nominator DPD RI Award 2026 mewakili Provinsi Maluku Utara.
“Sebagai Senator Maluku Utara, saya sangat bangga. Ibu Rachma telah mengangkat nama daerah kita ke panggung nasional. Ini bukti bahwa kontribusi nyata bagi Maluku Utara bisa datang dari siapa pun, termasuk akademisi dari Jakarta. Yang terpenting adalah hasilnya bagi masyarakat,” ujar Hasby saat ditemui di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).
Kedaulatan Pangan melalui Hilirisasi Ikan: KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih Memutus Monopsoni
Di sektor perikanan, Hasby menyoroti nasib nelayan Morotai yang selama ini terjebak dalam struktur pasar monopsoni. Hasil tangkapan terpusat pada satu perusahaan pengolah, membuat mereka menjadi penerima harga yang tidak memiliki daya tawar. “Tolok ukur keberhasilan hilirisasi tuna di Morotai terletak pada sejauh mana nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh para nelayan sebagai ujung tombak sektor ini,” tegas Rachma, seperti dikutip Hasby.
Melalui pendekatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Rachma mendorong Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sangowo Timur dan Galo-galo untuk mematahkan monopsoni tengkulak. Program ini mengelola rantai dingin, menjaga kualitas ikan, dan mengolah tuna menjadi produk bernilai tambah seperti abon, bakso, dan fillet beku. KDMP berfungsi sebagai agregator hasil tangkapan, penyedia sarana produksi, dan lembaga keuangan mikro yang membebaskan nelayan dari jeratan utang.
“Krisis rantai dingin memutus mata rantai hilirisasi di hulu dan mengembalikan nelayan pada posisi sebagai pedagang bahan mentah yang rentan. Kampung Nelayan Merah Putih hadir untuk memutus lingkaran setan ini. Ini juga bagian dari Ketahanan Pangan di Sektor Perikanan. Terlebih Morotai adalah penghasil kualitas ikan tuna sirip kuning terbaik di Indonesia yang sudah bertahun-tahun ekspor. Bahkan Morotai sudah memiliki Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko yang menjadi bagian dari kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai,” pungkas Rachma.
Rachma juga mendorong Pemerintah Kabupaten Morotai membentuk Perusda Perikanan sebagai penyeimbang pasar, pengelola cold storage dengan energi terbarukan, sekaligus pembuka akses pemasaran langsung ke pasar internasional. Ia menyoroti praktik illegal fishing di perairan Bere-bere dan Gua Hira, di mana kapal 30 GT masih beroperasi di zona 0-4 mil melanggar Permen KP No. 18/2021. Data KKP mencatat 78% dari 1.382 kasus pelanggaran perikanan sepanjang 2023 justru terjadi di wilayah terpencil seperti Morotai.
Lumbung Pangan di Tapal Batas: Inovasi Program Trans Lokal New Trasmigrasi
Hasby menyoroti perhatian Rachma terhadap persoalan mendasar yang dihadapi petani di Desa Tiley Kusu. Selama ini, petani di desa tersebut menghadapi ancaman gagal panen yang berulang akibat luapan sungai setiap kali hujan, serta keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang mampu mengelola lahan secara optimal. Menjawab persoalan itu, Rachma menggagas inovasi Trans Lokal New Transmigrasi—sebuah program yang menghidupkan kembali lahan tidur, memperkuat swasembada beras, dan meningkatkan kapasitas SDM lokal. “Program Trans Lokal New Transmigrasi akan menghidupkan kembali lahan tidur dan memperkuat swasembada beras di Morotai,” ujar Kepala Desa Tiley Kusu, Sugiatno, mengutip gagasan Rachma.
Hasby juga menyoroti perhatian Rachma terhadap infrastruktur dasar yang selama ini luput dari perhatian publik. Di Desa Aha, para petani harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi jembatan reyot untuk mengangkut hasil panen. “Setiap langkah di atas jembatan itu adalah taruhan nyawa. Ini bukan soal infrastruktur semata, tetapi martabat manusia yang menghidupi bangsa. Jembatan yang layak adalah investasi ketahanan pangan nasional, bukan kemewahan,” tegas Hasby, mengutip keprihatinan Rachma.
975 Pulau, 10 Kabupaten, 1 Harapan: BULOG Maluku Utara Menuju Kantor Divisi
Pencapaian paling strategis adalah keberhasilan Rachma dan Tim Ekspedisi Patriot UI (TEP UI) Morotai menginisiasi pembangunan Gudang Bulog di Morotai, bagian dari 100 lokasi pembangunan gudang beras baru senilai Rp5 triliun, diperkuat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen. Bersama Morotai, tiga kabupaten lain di Maluku Utara—Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah—juga ditetapkan sebagai lokasi gudang Bulog. Maluku Utara kini menjelma menjadi lumbung pangan nasional di kawasan timur Indonesia.
Hasby menyoroti urgensi peningkatan status organisasi BULOG di Maluku Utara, untuk mendekatkan kedaulatan pangan ke pulau-pulau terpencil. Saat ini, Kantor Cabang Ternate beroperasi sebagai Tipe C dengan hanya 19 pegawai organik, namun harus melayani 10 kabupaten/kota yang tersebar di 975 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 69,07 persen. Jarak tempuh ke beberapa wilayah sangat menantang: Pulau Taliabu 462,17 km (13 jam via kapal laut, 3 kali seminggu), Kepulauan Sula 358,17 km (2 jam via pesawat, 2 kali seminggu), dan Morotai 167,16 km (41 jam via kapal laut, sekali seminggu). Kondisi ini menciptakan keterbatasan koordinasi administratif dan distribusi pangan yang signifikan.
“Kami mendorong agar Dirut BULOG segara menjadikan Maluku Utara sebagai Kantor Divisi yang terlepas dari Kantor Wilayah Ambon. Dengan peningkatan tipologi, koordinasi di 10 kabupaten/kota dengan 975 pulau yang luas wilayah perairan mencapai 69,07 persen dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan fondasi bagi kedaulatan pangan di wilayah kepulauan yang menjadi beranda terdepan Indonesia Timur,” tegas Hasby.
*Dampak Terukur dan Pengakuan Nasional*
Kerja keras TEP UI Morotai di bawah kepemimpinan Rachma Fitriati membuahkan hasil yang terukur. Atas kontribusi tersebut, Universitas Indonesia menerima Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI kategori “Penggerak Pembangunan Daerah Terpencil, Patriot Pemberdayaan Masyarakat.”
Hasby berharap nominasi ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Maluku Utara. Menurutnya, keterbatasan geografis bukanlah penghalang untuk berkontribusi bagi bangsa. “Saya berharap Ibu Rachma terus mendampingi Maluku Utara. Kami siap mendukung penuh, terutama dalam aspek kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,” pungkas Hasby.
DPD RI Award 2026 adalah ajang penghargaan bergengsi bagi individu atau lembaga yang berjasa dalam pembangunan daerah. Kategori Penggerak Desa Mandiri Pangan menjadi fokus utama tahun ini. Dari Morotai untuk Indonesia, Indonesia Emas dimulai dari desa.(red)
