tajukmalut.com | Jakarta– Polemik peluang kerja bagi putera daerah di Blok Migas Masela terus bergulir. Yayasan Suara Timur Indonesia desak Pemerintah jangan mempolitisir keadaan yang nantinya merugikan masyarakat.
Sekretaris di Yayasan Suara Timur Indonesia (STI), Freni Lutruntuhluy angkat suara terkait beredar rumor tentang peluang kerja bagi putera/i asal Maluku di Migas Masela. Yayasan ini mendesak agar ada perlakuan yang adil terhadap anak-anak Maluku, lebih khusus di dua daerah terdampak yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.
“Kemarin ada adik-adik kita yang aksi demo di Kantor Gubernur Maluku dan bertemu langsung dengan Gubernur. Kita berharap pemerintah provinsi mengambil jalan tengah agar rakyat tidak dikorbankan dalam kepentingan Migas Masela tersebut “, ungkapnya di Hotel Cipta, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (08/10).
Menurutnya, jika sampai sekarang informasi tentang quota tenaga kerja ini belum dipastikan secara baik, maka dirinya menduga kalau antara pemerintah kabupaten dan provinsi belum duduk semeja dan bicara secara tuntas nasib anak-anak Maluku dalam kepentingan Migas tersebut.
Ia menegaskan bahwa Blok Migas Masela adalah hasil yang diambil dari Maluku, dan karena itu negara wajib menghargai perjuangan yang dilakukan mahasiswa dan tenaga kerja asal Maluku. Selain itu, dirinya menegaskan bahwa kepala daerah wajib mengutamakan anak-anak Maluku yang sedang berupaya untuk bekerja.
“Kita minta pemda kabupaten dan provinsi untuk jangan mengelak, bila perlu kepala daerah harus di depan bersama rakyat dalam satu perjuangan, yaitu untuk nasib anak-anak kita bekerja langsung di Proyek Migas Masela ini. Kami minta juga agak mahasiswa harus kritis dan ikut menyuarakan jika kebijakan pemerintah merugikan tenaga kerja asal Maluku “, tegasnya.
Pada konteks lain, pria asal Pulau Damer ini mengatakan, kalau banyak janji-janji yang pernah dibuat pemrintah pusat melalui SKK Migas yang sampai sekarang belum terjawab, misalkan rencana membuka balai latihan kerja, rumah sakit dan asra mahasiswa di MBD pada masa kepemimpinan Bupati Barnabas Orno. Janji ini adalah salah satu bukti kalau kepekaan pemerintah menjawab masalah di depan belum baik, sedangkan muncul lagi rumor tentang peluang kerja.
“Inikan janji-janji yang sudah pernah dibicarakan, bahkan ada dokumennya, bagaimanamungkin bisa dengan muda dilupakan, ini ada dalam dokumen resmi, alih-alih bicara soal quota tenaga kerja”, jelasnya.
Dengan melihat persoalan ini, Freni Lutrun meminta agar melalui DPRD dapat memanggil kepala daerah untuk duduk bersama membicarakan wacana yang sedang berkembang.(red)
