BP Taskin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tahun 2026, Iwan Sumule Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Pilar Utama

Jumat, 21 November 2025 - 16:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta – Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule, menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Hal itu disampaikan dalam Dies Natalis ke-42 Program Studi Kajian Ketahanan Nasional (KKN) Universitas Indonesia yang dirangkaikan dengan seminar nasional bertema ‘Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal’.

Dalam sambutannya, Iwan menyebut bahwa pembentukan BP Taskin merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan dan penuntasan kemiskinan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Harapan besar Bapak Presiden Prabowo Subianto pada pembangunan berkelanjutan dan percepatan pengentasan kemiskinan ini diwujudkan dengan membentuk BP Taskin, sebuah lembaga khusus di bawah Presiden untuk mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2026,” ujar Iwan dalam keterangan, Jumat 21 November 2025.

Iwan menuturkan, BP Taskin telah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang menitikberatkan pada pendekatan graduasi.

Pendekatan ini menggabungkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar keluarga miskin tidak hanya keluar dari kondisi rentan secara sementara.

Strategi ini bertujuan membangun ketahanan pangan dan kemandirian, sehingga keluarga tidak hanya keluar dari kemiskinan sementara, tetapi juga terhindar dari kemiskinan kronis,” katanya.

Lebih jauh, Iwan memaparkan empat pilar utama strategi cepat BP Taskin dalam penuntasan kemiskinan.

Pilar pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi akses pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Pilar kedua adalah penciptaan pendapatan melalui pelatihan, akses kerja, dan pengembangan usaha.

Pilar ketiga, lanjutnya, ialah pembinaan dan pemberdayaan untuk membangun kepercayaan diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.

Sementara pilar keempat adalah peningkatan akumulasi tabungan dan investasi melalui inklusi serta literasi keuangan.

“Terkait pilar pertama, seminar nasional hari ini menjadi sangat relevan. Ketahanan pangan adalah pilar pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal,” kata Iwan.

Ia juga mengingatkan pentingnya memaksimalkan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam menghadapi ancaman krisis.

Seringkali kita melupakan bahwa bangsa ini memiliki harta karun berupa inisiasi kearifan lokal yang terbukti mampu menghadapi bencana kekeringan dan krisis pangan,” ujarnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa
DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR
Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut
SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:29 WIT

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:00 WIT

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Senin, 25 Mei 2026 - 08:47 WIT

GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha

Jumat, 22 Mei 2026 - 01:31 WIT

DPP GMNI Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk Turun Menyelesaikan Sengketa Agraria di Halut

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:19 WIT

SMIT Kecam Penetapan DPO Perempuan Adat di Halut: Negara Dinilai Lindungi Modal, Bukan Rakyat

Berita Terbaru

Opini

Mengapa Perempuan Perlu Berpengetahuan?

Jumat, 3 Jul 2026 - 07:11 WIT

Opini

Hedging ala Prabowo: Perubahan Peta Impor Minyak Nasional?

Selasa, 30 Jun 2026 - 10:46 WIT