Nasional Institut Soroti Integritas Pemerintah, Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Kamis, 27 Agustus 2026 - 04:17 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta – Direktur Eksekutif Nasional Institut, Riyanda Barmawi, menilai Pemerintahan Prabowo Subianto sedang berada di titik krusial untuk membuktikan komitmennya atas integritas pemerintahan, pemberantasan korupsi, serta kebijakan ekonomi politik yang berkeadilan. Pembuktian ini penting di tengah kecurigaan publik terhadap dunia usaha.

Riyanda menjelaskan kepentingan dunia usaha dan rakyat, seharusnya, tidak diletakkan dalam relasi yang bertentangan. Sekalipun dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat, sementara masyarakat berhak memperoleh kebijakan yang adil. Namun keduanya memiliki irisan yang saling menopang.

Pemerintah, kata dia, harus memastikan tidak ada kepentingan ekonomi maupun politik dari kedua belah pihak diperlakukan secara istimewa dengan diberikan akses berlebihan dalam menentukan arah kebijakan.

“Negara harus menjadi wasit yang fair dan bijak. Tidak boleh ada kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu yang berdiri di atas kepentingan nasional”, ungkap Riyanda Barmawi dalam keterangannya, pada Kamis (27/8), di Jakarta.

Selain itu, Riyanda juga menyoroti kerentanan dalam agenda pemberantasan korupsi. Ia menjelaskan data Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, yang memotret skor integritas nasional 72,32 poin, berada dalam kategori rentan.

Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pencegahan sekaligus penindakan korupsi secara tegas, independen dan tanpa tebang pilih. Jika tidak, komitmen pemberantasan korupsi akan berakhir menjadi wacana kosong yang tidak memiliki signifikansi apapun dalam realita.

Karena itu, Riyanda mendesak pemerintah dan DPR-RI mempercepat pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset. Kebijakan ini relevan untuk memaksimalkan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

“RUU ini adalah kepentingan seluruh komponen bangsa. Dengan kebijakan ini, koruptor tidak hanya dijatuhkan sanksi pemidanaan penjara, melainkan pula mengamputasi basis kekuasaan koruptor”, pungkasnya.

Atas dasar itu, menurut Riyanda, Nasional Institut mengajukan lima poin tuntutan yang merupakan hasil kajian strategis lembaga.

1. Nasional Institut menuntut bebaskan kebijakan ekonomi politik dari konflik kepentingan. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diputuskan bebas dari konflik kepentingan yang destruktif. Kepentingan nasional, rakyat dan dunia usaha harus diutamakan dan dijalankan secara berimbang.

2. Nasional Institut menuntut penguatan komitmen pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang tegas, independen, transparan, tanpa tebang pilih adalah prasyarat mutlak untuk keadilan substantif dan sistem hukum yang resilien. Kembalikan independensi lembaga pemberantasan korupsi dari segala upaya pelemahan dan pengebirian kewenangan.

3. Nasional Institut mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Pemerintah dan DPR harus mengambil langkah konkret, bukan semata retorika, pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset dengan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Substansi kebijakan ini harus dikonstruksi lebih presisi agar tidak menjadi alat politik di kemudian hari.

4. Nasional Institut menuntut jaminan transparansi dan partisipasi publik. Menuntut hadirnya transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses pembuatan kebijakan strategis.

5. Nasional Institut menuntut desain kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan manfaat pembangunan. Pemerintah harus memastikan kebijakan pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, melainkan pula menjadi pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Komentar

Berita Terkait

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden
Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir
Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 
Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri
Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap
Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026
Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki
Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIT

Nasional Institut Desak Kapolri Usut Mastermind di Balik Penyadapan Ilegal Presiden

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:18 WIT

Voucke Lontaan: Pemberhentian Firdaus dari PWI Bias, DK PWI Harus Juga Beri Pilihan ke Munir

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:27 WIT

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:04 WIT

Buntut Dugaan Kasus VCS Bupati Halmahera Utara, Poros Muda Maluku Utara Gelar Audiensi di Kemendagri

Selasa, 29 September 2026 - 05:02 WIT

Alokasi DBH Halsel Rp102,8 Miliar Disorot, GPRH Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Suap

Jumat, 11 September 2026 - 16:27 WIT

Senator Hasby Yusuf Apresiasi Dosen UI Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai sebagai Nominator DPD RI Award 2026

Rabu, 9 September 2026 - 01:16 WIT

Formapas Malut Desak KPK Bongkar Total Kasus Mantan Kepala Balai IX: Jangan Biarkan Nama di Dakwaan Jadi Catatan Kaki

Selasa, 8 September 2026 - 06:50 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Kejanggalan Proyek Swakelola Rp.6,7 MILIAR pada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Utara

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT