tajukmalut.com | Halmahera Selatan, 17 Juli 2026 – Setahun lebih kasus dugaan korupsi Dana Desa Kubung TA 2023-2024 mangkrak di Polres Halmahera Selatan. Kesabaran warga habis.
Hari ini Aliansi Garda Kubung resmi melayangkan surat keberatan ke Kapolres Halsel melalui Kasiwas. Bukan hanya soal lambat. Tapi ada yang lebih busuk: dugaan SP2HP fiktif.
Berdasarkan penelusuran langsung ke warga, Aliansi menemukan kejanggalan fatal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa nama yang disebut dalam SP2HP sebagai “sudah dimintai keterangan” oleh Unit Tipikor, faktanya justru berteriak:
“Kami tidak pernah terima surat panggilan. Tidak pernah ke Polres. Tidak pernah diperiksa.”
“Kalau ini benar, kita tidak sedang bicara soal keterlambatan berkas. Kita sedang bicara soal kebohongan dalam dokumen resmi negara. Ini penghinaan terhadap hukum,” tegas Ringgo Larengsi, SH.,SKM.,MKM, Ketua Aliansi Garda Kubung.
Perkara ini dilaporkan sejak 2025 dengan nomor STPL/406/VIII/2025/SPKT.
Hingga Juli 2026, belum ada penetapan tersangka. Belum ada kejelasan. Yang ada hanya SP2HP yang isinya dipertanyakan.
“Penundaan sepanjang ini melukai rasa keadilan. Masyarakat mulai bertanya: ada apa di balik mandeknya kasus ini? Komitmen berantas korupsi di Halsel di mana?” ujar Ringgo.
Aliansi menegaskan, Kasiwas bukan tukang terima surat. Kasiwas punya fungsi pengawasan melekat.
“Kami desak Kasiwas segera lakukan investigasi internal. Periksa penyidiknya. Periksa berkasnya. Periksa SP2HP itu. Profesional atau tidak, buktikan,” desak Ringgo.
Menurutnya, jika terbukti ada oknum bermain, maka harus dievaluasi. Tanpa pandang bulu.
Aliansi tidak main-main. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari pengawasan internal Polres Halsel, maka kasus ini akan dibawa naik.
“Kami akan bawa ke Polda Maluku Utara, Ombudsman RI, dan Kompolnas. Biar diperiksa secara independen. Kami akan kawal sampai tuntas,” ancamnya.
Ringgo menutup pernyataannya dengan:
“Masyarakat tidak minta istimewa. Masyarakat cuma minta satu: hukum ditegakkan jujur, profesional, tanpa kompromi. Diam bukan pilihan saat kepercayaan publik sedang dipertaruhkan.”(red)
