Buka Rakor GTRA 2026, Bupati Ubaid Yakub Tekankan Kepastian Hukum Lahan

Senin, 13 Juli 2026 - 01:42 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Timur, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di kantor Bupati, Senin (13/7/2026).

Rapat Koordinasi tersebut dipimpin langsung Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, turut hadir Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat, Kapolres, AKBP. Boby Kusuma Ardiansyah, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Haltim, Ikin Sodikin, perwakilan Kejaksaan Negeri, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Haltim.

Bupati Ubaid Yakub dalam sambutanya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak, khususnya BPN Halmahera Timur dan instansi vertikal lainnya, atas sinergi dan bimbingan yang terus diberikan.

Ubaid menegaskan bahwa pelaksanaan Rakor GTRA ini memiliki nilai yang sangat strategis seiring dengan pesatnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Haltim.

“Persoalan reforma agraria ini tidak sebatas pada berapa banyak sertifikat yang diterbitkan atau dibutuhkan. Esensi utamanya adalah bagaimana menegaskan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah secara nyata, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar, Ubaid.

Ubaid juga mengatakan, sebagai daerah yang menjadi basis pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Haltim menghadapi tantangan tersendiri. Di satu sisi, pemerintah daerah berkewajiban penuh mendukung program strategis Presiden dan Wakil Presiden. Namun di sisi lain, hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal atas ruang hidup mereka juga harus mendapatkan atensi yang luar biasa.

Lebih lanjut, Ubaid mencontohkan realita di lapangan, di mana terdapat beberapa desa tua yang sudah berdiri lama, serta pemukiman masyarakat transmigrasi dan komunitas adat terpencil yang dibangun oleh Dinas Sosial, namun hingga kini masyarakatnya belum mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut terindikasi masuk dalam kawasan hutan (HPK/Hutan Produksi Konversi) berdasarkan pemetaan BPKH.

“Masyarakat kita di sana tidak bisa mendapatkan kepastian hak atas tanah dan perkebunan mereka karena benturan status kawasan ini. Bahkan pemerintah daerah pun ketika ingin membangun fasilitas sosial dan infrastruktur seringkali diperhadapkan pada kendala regulasi kawasan,” jelasnya.

Menyikapi tantangan tersebut, Bupati Ubaid Yakub meminta dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN, BPKH Wilayah Manado, serta instansi terkait untuk bersama-sama mencarikan solusi dan jalan keluar yang bijak melalui kerangka Reforma Agraria.

“Kita ingin membangun untuk kesejahteraan rakyat, tetapi jangan sampai niat baik ini terhambat oleh benturan aturan yang kaku. Melalui rakor hari ini, mari kita gandeng tangan, satukan persepsi, agar pembangunan Halmahera Timur berada pada jalur yang sesungguhnya dan kepastian hukum tanah rakyat benar-benar terwujud,” pungkasnya.(red)

Komentar

Berita Terkait

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange
Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 01:32 WIT

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Kamis, 5 November 2026 - 11:40 WIT

Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT