SMIT Desak Gubernur dan Kapolda DKI Jakarta Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Konflik di Matraman

Minggu, 26 Juli 2026 - 17:29 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta – Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras konflik yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, yang telah memakan korban serta keresahan di tengah masyarakat.

Menurut Mesak, konflik tersebut di sertai dengan penyerangan oleh sekelompok warga terhadap tempat tinggal asal Maluku yang juga menjadi tempat usaha bagi anak-anak muda Maluku dalam mencari nafkah.

Tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. tambahnya

ADVERTISEMENT

alt="ads" />

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mesak menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya konflik yang telah memakan korban. Sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi di bidang pemerintahan daerah dan keamanan di DKI Jakarta, keduanya wajib memberikan penjelasan kepada publik mengenai langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan, penyebab terjadinya konflik serta tindakan nyata untuk memulihkan situasi keamanan.

“Negara tidak boleh kalah oleh aksi kekerasan. Ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan menjadi alarm serius atas lemahnya upaya pencegahan konflik.” tegas Mesak Habari.

Mesak juga menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya segera mengusut tuntas penyebab konflik secara transparan, profesional dan menindak seluruh pelaku kekerasan sesuai hukum yang berlaku tanpa tebang pilih, serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga yang terdampak, termasuk menjamin keamanan tempat tinggal dan tempat usaha masyarakat.

“Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Tidak boleh ada satu kelompok masyarakat pun yang hidup dalam ketakutan akibat tindakan kekerasan. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat, profesional dan adil demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara”kata Ketua SMIT

Mesak yang adalah putera Maluku Utara dari Halmahera Utara, juga meminta agar semua pihak mampu menahan diri dan tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang memcoba mencari keuntungan di situasi konflik seperti ini.

Alhasil, SMIT akan terus mengawal proses penanganan konflik ini hingga seluruh fakta terungkap, para pelaku diproses sesuai hukum dan keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh korban tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun asal daerah.(red)

Komentar

Berita Terkait

DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut
‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!
SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT
Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD
CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi
Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar
Jalan Lingkar Obi Dicoret dari Prioritas Provinsi, Tokoh Pemuda Kecam Kinerja 3 Anggota DPRD Malut Asal Obi
SMIT: Perda Hilirisasi Gagal, Petani Menanggung Beban, Negara Melindungi Siapa?
Berita ini 143 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:29 WIT

DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:28 WIT

SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:54 WIT

Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:56 WIT

CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:07 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar

Rabu, 5 Agustus 2026 - 03:06 WIT

Jalan Lingkar Obi Dicoret dari Prioritas Provinsi, Tokoh Pemuda Kecam Kinerja 3 Anggota DPRD Malut Asal Obi

Senin, 3 Agustus 2026 - 09:30 WIT

SMIT: Perda Hilirisasi Gagal, Petani Menanggung Beban, Negara Melindungi Siapa?

Senin, 3 Agustus 2026 - 08:43 WIT

Skandal Akademik IAI As-Siddiq: ALAMMAT Siap Aksi di Jakarta, Mendesak BK DPRD dan PAW Bahtiar Mole

Berita Terbaru