SMIT Desak Gubernur dan Kapolda DKI Jakarta Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Konflik di Matraman

Minggu, 26 Juli 2026 - 17:29 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta – Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras konflik yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, yang telah memakan korban serta keresahan di tengah masyarakat.

Menurut Mesak, konflik tersebut di sertai dengan penyerangan oleh sekelompok warga terhadap tempat tinggal asal Maluku yang juga menjadi tempat usaha bagi anak-anak muda Maluku dalam mencari nafkah.

Tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. tambahnya

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mesak menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya konflik yang telah memakan korban. Sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi di bidang pemerintahan daerah dan keamanan di DKI Jakarta, keduanya wajib memberikan penjelasan kepada publik mengenai langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan, penyebab terjadinya konflik serta tindakan nyata untuk memulihkan situasi keamanan.

“Negara tidak boleh kalah oleh aksi kekerasan. Ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan menjadi alarm serius atas lemahnya upaya pencegahan konflik.” tegas Mesak Habari.

Mesak juga menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya segera mengusut tuntas penyebab konflik secara transparan, profesional dan menindak seluruh pelaku kekerasan sesuai hukum yang berlaku tanpa tebang pilih, serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga yang terdampak, termasuk menjamin keamanan tempat tinggal dan tempat usaha masyarakat.

“Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Tidak boleh ada satu kelompok masyarakat pun yang hidup dalam ketakutan akibat tindakan kekerasan. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat, profesional dan adil demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara”kata Ketua SMIT

Mesak yang adalah putera Maluku Utara dari Halmahera Utara, juga meminta agar semua pihak mampu menahan diri dan tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang memcoba mencari keuntungan di situasi konflik seperti ini.

Alhasil, SMIT akan terus mengawal proses penanganan konflik ini hingga seluruh fakta terungkap, para pelaku diproses sesuai hukum dan keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh korban tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun asal daerah.(red)

Komentar

Berita Terkait

Negara Hukum Tak Boleh Bergantung pada Konflik Antarelite; Menuju Peluncuran Manifesto LMND, 27 Juli 2026
Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi, CPH Malut Segera Laporkan Kepala BPJN Malut ke KPK dan Kejagung
Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa
DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR
Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP
Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan
GMNI Malut Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Trans Kie-Raha
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 17:29 WIT

SMIT Desak Gubernur dan Kapolda DKI Jakarta Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Konflik di Matraman

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:09 WIT

Negara Hukum Tak Boleh Bergantung pada Konflik Antarelite; Menuju Peluncuran Manifesto LMND, 27 Juli 2026

Sabtu, 18 Juli 2026 - 11:56 WIT

Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi, CPH Malut Segera Laporkan Kepala BPJN Malut ke KPK dan Kejagung

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:29 WIT

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:00 WIT

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR

Senin, 8 Juni 2026 - 03:17 WIT

Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil

Jumat, 5 Juni 2026 - 03:17 WIT

Terima MRP Papua Barat, Hasby Yusuf Dorong Penguatan MRP

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIT

Masuk Timja RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Hasby Yusuf: Dorong Tata Kelola Dana Haji yang Profesional dan Transparan

Berita Terbaru