SMIT: Copot Kapolda DKI Jakarta! Negara Tidak Boleh Memelihara Rasisme Lewat Informasi yang Menyesatkan

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta, 31 Juli 2026 – Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, mendesak Kapolda DKI Jakarta dicopot dari jabatannya. Kepemimpinan Polda DKI dinilai telah gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara utuh dan akuntabel. Alhasil, kronologi yang disampaikan berubah-ubah, hanya menampilkan satu perspektif, sementara keterangan dari pihak korban yang belakangan muncul menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar.

“Ketika polisi menyampaikan informasi yang tidak utuh, yang lahir bukan kepastian hukum, melainkan kegaduhan. Dan dari kegaduhan itulah rasisme menemukan panggungnya.”kata Mesak

SMIT menilai gelombang ujaran kebencian terhadap masyarakat Indonesia Timur—termasuk penyebutan “monyet” dan berbagai bentuk penghinaan rasial lainnya—tidak dapat dilepaskan dari buruknya tata kelola informasi negara. Aparat yang seharusnya meredam konflik justru dinilai membuka ruang bagi stigmatisasi terhadap satu kelompok masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rasisme tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh ketika negara gagal mengendalikan narasi, gagal menghadirkan fakta secara utuh, dan gagal menghukum para penyebar kebencian.”tegas Ketua SMIT

Olehnya itu, SMIT mendesak Mabes Polri memeriksa seluruh pihak yang diduga menyebarkan konten dan ujaran rasis terhadap warga Melanesia di media sosial.

Negara tidak boleh hanya mengejar pelaku kejahatan pidana, tetapi juga harus menindak siapa pun yang mengubah tragedi menjadi alat untuk menyebarkan kebencian rasial.

Mesak menegaskan, bila diskriminasi terhadap bangsa Melanesia terus dibiarkan, maka negara sedang mempertontonkan kemunafikan politik.
“Jangan menghina rakyat Melanesia sebagai ‘monyet’, tetapi hidup dari gas Blok Masela, menikmati nikel dan emas Maluku Utara, serta memanfaatkan potensi panas bumi Flores dan Pulau Maluku. Terlalu munafik jika negara menikmati kekayaan tanah Timur, tetapi membiarkan martabat manusianya diinjak-injak.”

Mesak juga menambahkan, “Bila negara terus diam terhadap rasisme, maka yang sedang dipertahankan bukan persatuan Indonesia, melainkan struktur ketidakadilan yang mengorbankan rakyat Timur. Kami menolak negara yang hanya datang mengambil sumber daya, tetapi abai melindungi harga diri manusianya.”

Keadilan tidak akan lahir dari informasi yang timpang. Dan persatuan tidak akan pernah terwujud selama rasisme terus dibiarkan hidup di ruang publik.”

Copot Kapolda DKI Jakarta. Periksa para penyebar ujaran rasis sebab tanpa keadilan, persatuan hanyalah slogan kosong. Tutup Mesak Habari.(red)

Komentar

Berita Terkait

Kasus Korupsi DPRD MALUT tak kunjung terang, Central Pemuda Halmahera bawa laporan ke Kejagung dan KPK
Ketua SMIT Kecam Penyampaian Kronologis Polda DKI yang Dinilai Tidak Utuh, Desak Gubernur Bertindak Tegas Hentikan Rasisme terhadap Orang Indonesia Timur
SMIT Desak Gubernur dan Kapolda DKI Jakarta Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Konflik di Matraman
Negara Hukum Tak Boleh Bergantung pada Konflik Antarelite; Menuju Peluncuran Manifesto LMND, 27 Juli 2026
Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi, CPH Malut Segera Laporkan Kepala BPJN Malut ke KPK dan Kejagung
Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa
DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR
Hasby Yusuf Kritik Pemotongan TKD: Daerah Bukan Pasien Pemerintah Pusat, Fiskal Harus Dikelola Secara Adil
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:59 WIT

SMIT: Copot Kapolda DKI Jakarta! Negara Tidak Boleh Memelihara Rasisme Lewat Informasi yang Menyesatkan

Rabu, 29 Juli 2026 - 06:45 WIT

Kasus Korupsi DPRD MALUT tak kunjung terang, Central Pemuda Halmahera bawa laporan ke Kejagung dan KPK

Rabu, 29 Juli 2026 - 03:23 WIT

Ketua SMIT Kecam Penyampaian Kronologis Polda DKI yang Dinilai Tidak Utuh, Desak Gubernur Bertindak Tegas Hentikan Rasisme terhadap Orang Indonesia Timur

Minggu, 26 Juli 2026 - 17:29 WIT

SMIT Desak Gubernur dan Kapolda DKI Jakarta Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Konflik di Matraman

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:09 WIT

Negara Hukum Tak Boleh Bergantung pada Konflik Antarelite; Menuju Peluncuran Manifesto LMND, 27 Juli 2026

Sabtu, 18 Juli 2026 - 11:56 WIT

Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi, CPH Malut Segera Laporkan Kepala BPJN Malut ke KPK dan Kejagung

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:29 WIT

Tokoh Maluku Utara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan, Tolak Peringatan OPM 1 Juli & Waspadai Narasi Provokatif yang Mengancam Keutuhan Bangsa

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:00 WIT

DIREKTUR DATAINDO DESAK KPK USUT DUGAAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN KAPORO–CAPALULU SULA RP 45,5 MILIAR

Berita Terbaru

Uncategorized

Iwan Sumule dan Beasiswa Anak-anak Para Aktivis

Jumat, 31 Jul 2026 - 13:22 WIT

Opini

Konstitusi Menghadap Laut, Kebijakan Milik Daratan

Rabu, 29 Jul 2026 - 12:00 WIT