tajukmalut.com | Halmahera Tengah– Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Bupati Ikram M. Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil, Pemkab Halteng menyiapkan anggaran sebesar Rp105 miliar untuk program prioritas yang berorientasi langsung pada kebutuhan warga di tahun 2026.
Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan agar mereka memiliki akses yang setara terhadap layanan publik.
Program yang dirancang mencakup:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Insentif kesejahteraan sosial
- Layanan pendidikan tanpa hambatan biaya
- Peningkatan akses dan fasilitas kesehatan
Bupati Ikram menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh warga Fagogoru merasakan manfaat pembangunan secara merata, tanpa ada yang tertinggal.
“Program ini dirancang untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tidak boleh ada warga yang terabaikan,” ujar Ikram.
Ikram menegaskan bahwa kebijakan efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan publik. Sebaliknya, langkah ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan pemotongan pelayanan. Ini adalah tanggung jawab kita dalam mengelola keuangan daerah secara bijak, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar kembali kepada rakyat,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat tidak menghalangi Halteng untuk terus melakukan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Pengurangan TKD tidak melemahkan kita. Justru ini tantangan untuk membuktikan Halmahera Tengah mampu berdiri kuat dengan tata kelola yang efisien dan pro rakyat,” tegas Ikram.
Kebijakan pro rakyat ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita, sebagai arah pembangunan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Pemkab Halteng berharap, program tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan daerah hadir untuk masyarakat kecil, bukan sebaliknya.(red)
