tajukmalut.com | Halmahera Selatan — Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru, menyoroti ketimpangan serius antara tingginya laju pertumbuhan ekonomi daerah dan stagnannya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih miskin inovasi dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki Halsel.
Rustam menegaskan, geliat ekonomi yang terus dipamerkan oleh pemerintah tidak sejalan dengan kemampuan daerah meningkatkan pendapatannya sendiri.
“Pertumbuhan ekonomi kita terus diklaim membaik, tetapi PAD tidak bergerak signifikan. Ini artinya ada yang salah dalam model pengelolaan ekonomi kita. Potensi besar hanya jadi slogan, sementara pendapatan daerah masih miskin,” ujar Rustam.
Menurut Rustam, Halmahera Selatan memiliki modal besar untuk menumbuhkan kemandirian fiskal, mulai dari sektor perikanan, pertambangan, perkebunan, transportasi laut, hingga pariwisata. Namun, sejauh ini potensi tersebut belum dikelola secara kreatif maupun berkelanjutan.
Ia juga menyoroti perputaran uang yang besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat maupun investasi swasta, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari optimal.
“Industri tambang berkembang, perdagangan hidup, uang berputar cepat. Tapi PAD tetap kecil. Artinya, pemerintah tidak mampu menangkap peluang ekonomi yang ada,” katanya.
Rustam menilai kondisi ini membuat Halmahera Selatan seperti penonton dalam pesta ekonomi yang digelar di rumahnya sendiri.
Ketua Fraksi Golkar ini menilai pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer keuangan dari pusat. Ketergantungan ini membuat kreativitas daerah dalam menggali pendapatan mandiri semakin redup.
“Selama pemerintah daerah nyaman menunggu dana pusat, maka inovasi PAD tidak akan pernah tumbuh. Daerah ini kaya, tapi pengelolaannya miskin terobosan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian pemerintah dalam melakukan reformasi di sektor pajak dan retribusi, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar namun belum tersentuh optimal.
Rustam mendorong pemerintah Halmahera Selatan untuk mempercepat modernisasi sistem pendapatan daerah, dengan langkah-langkah berikut:
- Digitalisasi pajak dan retribusi untuk mengurangi kebocoran.
- Pengawasan ketat sektor pertambangan, terutama kewajiban daerah.
- Optimalisasi aset-aset daerah yang selama ini tidak termanfaatkan.
- Penataan sektor perikanan dan pariwisata sebagai sumber PAD baru.
- Mengurangi birokrasi berbelit yang menghambat iklim usaha lokal.
“Ini bukan soal menghias angka pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana angka itu berdampak nyata pada kas daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rustam Ode Nuru berharap pemerintah daerah benar-benar melakukan perubahan dalam perencanaan PAD di tahun 2026 dan 2027. Ia menegaskan bahwa kemandirian fiskal adalah syarat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan.
“Kalau PAD terus lemah, kita akan sulit membangun. Pemerintah harus bergerak cepat, kreatif, dan berani melakukan reformasi. Jangan lagi mengandalkan pola lama yang tidak memberi manfaat nyata,” tutup Rustam.(red)
