tajukmalut.com | Ternate – Tragedi yang menimpa seorang guru SD asal Desa Ngajam, Loloda Utara, membuka kembali borok lama pembangunan di Maluku Utara. Minimnya konektivitas dasar di wilayah terpencil dinilai sebagai bukti nyata kegagalan negara dan pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warganya.
Peneliti Determinan Foundation sekaligus mahasiswa doktoral di Amerika Serikat, Rusydan Arby, menegaskan bahwa peristiwa di Loloda Utara bukan kejadian tunggal, tetapi bagian dari kelalaian kebijakan yang berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan signifikan.
“Kasus ini adalah alarm keras. Negara gagal hadir di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Ini bukan tragedi pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir jika pendekatan pembangunan tidak berubah,” kata Rusydan kepada tajukmalut.com (13/12/2025)
ADVERTISEMENT
alt="ads" />
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, diskursus publik yang selama ini dipenuhi perdebatan mengenai Trans Kieraha justru mengalihkan perhatian dari persoalan mendesak. Ia menilai, prioritas pembangunan telah salah arah.
“Sudahi dulu euforia Trans Kieraha. Perdebatan itu menjauhkan kita dari masalah paling mendasar: konektivitas dasar bagi warga di wilayah rentan seperti Loloda Utara. Jalan dan jembatan yang putus dibiarkan menunggu bertahun-tahun, sementara energi pemerintah habis untuk proyek-proyek besar yang tidak mendesak,” tegas Rusydan.
Rusydan memaparkan bahwa dalam perspektif Equity Planning ala Norman Krumholz, kelompok paling rentan harus berada pada posisi prioritas pembangunan. Namun realitas di Maluku Utara menunjukkan sebaliknya.
“Loloda dan banyak wilayah dengan akses terbatas tidak pernah masuk agenda strategis kebijakan. Pemerintah sibuk membangun simbol, bukan fondasi kehidupan rakyat. Ini kegagalan perencanaan yang sangat serius,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kelemahan fiskal daerah tidak akan pernah selesai jika perencanaan tetap mengikuti pola lama. Menurutnya, anggaran seharusnya menyesuaikan urgensi, bukan kebutuhan publik yang dipaksa menyesuaikan anggaran.
“Kalau logika pembangunan tidak diubah, Maluku Utara akan terus stuck dalam pola yang sama: tidak adaptif dan tidak responsif. Kasus Loloda menunjukkan taruhannya nyawa, bukan sekadar data statistik,” katanya.
Rusydan menilai kematian guru SD asal Desa Ngajam harus menjadi titik balik dan peringatan keras bagi pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Peristiwa ini merenggut nyawa seorang pendidik yang hanya ingin menjalankan tugasnya. Negara tidak boleh lagi abai. Prioritas utama harus diberikan pada perbaikan akses yang menyelamatkan warga, sebelum korban berikutnya jatuh,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa kualitas pembangunan tidak boleh diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau proyek berskala besar, melainkan nilai keselamatan dan kualitas hidup manusia.
“Kita harus kembali ke esensi pembangunan: melindungi kehidupan. Itu jauh lebih penting daripada membangun proyek ambisius yang tidak menyentuh kebutuhan riil rakyat,” tutup Rusydan.(red)
