Hasby Yusuf: Penetapan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional Tegaskan Peran Tidore dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Senin, 10 November 2025 - 10:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta, 10 November 2025 — Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyampaikan apresiasi mendalam atas penetapan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penetapan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2025, dan menjadi catatan sejarah penting bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya Kesultanan Tidore.

Menurut Hasby, pengakuan negara terhadap Sultan Zainal Abidin Syah merupakan bentuk penghormatan atas jasanya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terutama dalam memperjuangkan agar Irian Barat (Papua) tetap berada dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alhamdulillah, hari ini bangsa ini menegaskan kembali kebenaran sejarah. Sultan Zainal Abidin Syah akhirnya mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Ini bukan hanya kebanggaan bagi Kesultanan Tidore, tetapi juga kemenangan moral bagi seluruh rakyat Maluku Utara,” ujar Hasby Yusuf di Jakarta.

ADVERTISEMENT

alt="ads" />

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasby menjelaskan bahwa Sultan Zainal Abidin Syah, sebagai Gubernur Irian Barat pertama, memainkan peran strategis melalui diplomasi politik dan pendekatan persatuan yang visioner, sehingga menjadi figur penting dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia di era awal kemerdekaan.

Beliau adalah teladan nasionalisme yang berakar pada kebijaksanaan dan pengorbanan. Sultan Zainal Abidin Syah bukan hanya pahlawan Tidore, tetapi pahlawan bagi Indonesia,” tegasnya.

Hasby menyampaikan penghargaan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian Sosial, dan Dewan Gelar Pahlawan Nasional atas kerja keras dalam memproses usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPD RI juga turut mengawal proses pengusulan ini bersama Pemerintah Daerah, Kesultanan Tidore, dan masyarakat.

Hasby juga memberikan apresiasi khusus kepada Sultan Tidore Husain Alting Sjah, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, dan Pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan yang konsisten memperjuangkannya sejak awal.

Hasby menegaskan bahwa penetapan ini adalah kelanjutan dari mata rantai perjuangan panjang Kesultanan Tidore dalam melawan penjajahan dan menjaga kedaulatan bangsa. Ia menyoroti kesinambungan nilai perjuangan dari:

  • Sultan Nuku Muhammad Amiruddin Syah, pemimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda,
  • Haji Salahuddin bin Talabuddin, tokoh nasionalis Maluku Utara di masa kemerdekaan,
  • hingga Sultan Zainal Abidin Syah sebagai penjaga keutuhan NKRI melalui diplomasi Papua.

Semangat perjuangan Kesultanan Tidore tidak pernah padamdari perang melawan kolonialisme hingga menjaga Indonesia melalui diplomasi dan persatuan,” ujar Hasby.

Hasby berharap momentum ini mendorong generasi muda Maluku Utara untuk kembali mempelajari sejarah daerahnya dan meneladani semangat para pahlawan.

Generasi muda harus memahami bahwa dari Maluku Utara lahir tokoh-tokoh besar penjaga keindonesiaan. Kita memiliki warisan kebangsaan yang harus dijaga dan diteruskan,” tutup Hasby.(red)

Komentar

Berita Terkait

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat
Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi
DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut
‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!
SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT
Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD
CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi
Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 14:23 WIT

81 Tahun Indonesia Merdeka, NHM Harus Berpihak pada Buruh dan Vendor, Bukan Menakut-nakuti Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:48 WIT

Mesak Habari Bantah Kapolres Halut: Urusan Harga Kelapa Bukan Kewenangan Polisi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:29 WIT

DPP GMNI Laporkan Dugaan Perampasan Lahan Transmigrasi di Halmahera Utara ke Kementerian Transmigrasi, Diduga Melibatkan Bupati Halut

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:16 WIT

‎FORMAPAS Minta Kejari Halsel Jangan Lembek: Segera Borgol Tersangka Beasiswa STAIA!

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:28 WIT

SKANDAL 30 TON SOLAR SUBSIDI: FAI KECAM KERAS PLN ULP SAKETA, DESAK KAPOLRI EVALUASI KAPOLRES HALSEL DAN KAPOLDA MALUT

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:54 WIT

Sebut nama Kuntu Daud dan Abubakar Abdullah, CPH Desak Kejati Malut Segera Tetapkan tersangka kasus Korupsi Tunjangan DPRD

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:56 WIT

CPH Adukan Dugaan Korupsi DPRD Maluku Utara ke KPK, Minta Supervisi

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:07 WIT

Central Pemuda Halmahera Desak pimpinan baru Kejati Maluku Utara tuntaskan Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Senilai Rp139 Miliar

Berita Terbaru