Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara

Rabu, 30 September 2026 - 10:17 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Jakarta — Perkumpulan Aktivis Maluku Utara (PA-Malut) Jakarta mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pertambangan Maluku Utara setelah kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan tambang di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Minggu (27/9/2026).

Dalam kecelakaan tersebut, Jumanta, warga Desa Dorolamo Jaya, Kecamatan Maba Tengah, meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan truk berat jenis Howo 380. Berdasarkan informasi yang disampaikan, kendaraan tersebut merupakan kendaraan operasional perusahaan dan tidak menggunakan nomor polisi. Perkara tersebut kini ditangani kepolisian.

Wakil Ketua PA-Malut Jakarta, Siraj Naufal, mengatakan kecelakaan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari aspek kecelakaan lalu lintas, tetapi juga dari sisi sistem keselamatan dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan.

“Pemerintah perlu memastikan apakah prosedur pengoperasian kendaraan berat, kompetensi operator, pengendalian risiko, serta penggunaan jalur yang bersinggungan dengan masyarakat telah memenuhi ketentuan keselamatan,” kata Siraj.

PA-Malut meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, khususnya Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, menjelaskan langkah pengawasan yang telah dilakukan terhadap perusahaan tambang dan kontraktornya.

Permintaan tersebut merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Dalam Lampiran huruf G tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, subbidang Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Permenaker Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang mengatur penyelenggaraan pengawasan melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian, serta tindakan sesuai kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Karena itu, PA-Malut mempertanyakan apakah langkah preventif dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan selama ini telah dilakukan secara rutin, terutama terhadap aktivitas kendaraan operasional yang menggunakan atau bersinggungan dengan jalan dan aktivitas masyarakat.
PA-Malut juga meminta keterbukaan mengenai program dan anggaran yang berkaitan dengan sosialisasi keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan dan pengawasan ketenagakerjaan sektor pertambangan. Informasi yang diminta mencakup realisasi kegiatan, sasaran perusahaan, jumlah pemeriksaan, temuan pelanggaran, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

“Pengawasan tidak boleh hanya bergerak setelah kecelakaan terjadi. Fungsi preventif harus bekerja sebelum risiko berubah menjadi korban,” ujar Siraj.

PA-Malut selanjutnya meminta Gubernur Maluku Utara mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan K3 di sektor pertambangan.

Evaluasi tersebut, menurut PA-Malut, diperlukan untuk memastikan kewenangan pengawasan berjalan, anggaran keselamatan digunakan sesuai peruntukan, dan setiap temuan pengawasan memperoleh tindak lanjut yang jelas.

PA-Malut juga meminta hasil pemeriksaan terhadap kecelakaan yang melibatkan PT ANI disampaikan secara transparan sesuai ketentuan hukum, termasuk apabila dalam pemeriksaan ditemukan persoalan pada sistem keselamatan perusahaan maupun kontraktornya.

“Keselamatan masyarakat dan pekerja tidak boleh baru menjadi perhatian setelah korban jatuh. Pengawasan harus bekerja sebelum kecelakaan terjadi,” kata Siraj.(red)

Komentar

Berita Terkait

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:21 WIT

Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT