AHMAD R IDIN
(Direktur POLITIKA Institut)
Pemerintah Indonesia menjadikan hilirisasi nikel sebagai strategi utama untuk keluar dari kutukan negara pengekspor bahan mentah. Di Maluku Utara, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi salah satu episentrum kebijakan tersebut melalui aktivitas Harita Group. Kehadiran industri pertambangan dan pemurnian nikel telah mengubah wajah ekonomi daerah secara drastis. Kawasan yang dahulu bergantung pada sektor primer kini menjadi salah satu kawasan industri strategis nasional.
Satu hal yang tak bisa terbantahkan bahwa kehadiran Harita Group telah merubah rupa Halmahera Selatan karna terbukanya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya pendapatan pajak Daerah. Bahkan, berdasarkan data yang dikutip ANTARA dari BPS, industri pengolahan disebut telah menyumbang lebih dari separuh struktur PDRB Halmahera Selatan setelah berkembangnya hilirisasi nikel.
Namun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut, dan siapa yang menanggung risikonya?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sinilah teori Risk Society karya Ulrich Beck menjadi sangat relevan. Beck menjelaskan bahwa masyarakat modern tidak hanya menghasilkan kekayaan (wealth), tetapi juga memproduksi risiko (manufactured risks). Industrialisasi menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus melahirkan risiko ekologis, sosial, kesehatan, hingga ketimpangan yang sering kali tidak terdistribusi secara adil. Mereka yang menikmati keuntungan ekonomi belum tentu menjadi pihak yang menanggung dampak negatif pembangunan.
Perspektif Beck membantu kita melihat bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur melalui besarnya investasi, nilai ekspor, atau pertumbuhan PDRB. Ukuran tersebut memang penting, tetapi belum menggambarkan keseluruhan kualitas pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kuantitatif, sedangkan kemakmuran merupakan indikator kualitatif. Kemakmuran berarti masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang sehat, kesempatan kerja yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, ruang sosial yang aman, serta kemampuan mempertahankan sumber penghidupannya. Apabila sebagian indikator tersebut belum terpenuhi secara merata, maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan munculnya paradoks kesejahteraan.
Paradoks inilah yang layak menjadi ruang refleksi di Halmahera Selatan. Jika kita telitik berbagai wacana publik yang hadir di media sosial telah banyak mensuguhkan kesemrawutan pulau Obi akibat dari aktivitas pertambangan yang di lakukan oleh Harita Group.
Pemberitaan dari betahita misalnya yang menyebutkan ada dugaan permasalahan ekologis, dan konflik relokasi masyarakat lingkar tambang. Pada sisi yang lain, aspek kesehatan juga Masi menyediakan problema dimana Masi sering terjadi pasien dari Pulau Obi sendiri mengalami rujukan pengobatan ke luar Daerah akibat dari kurang memadainya fasilitas serta tenaga medis.
Ulrich Beck menyebut kondisi tersebut sebagai modernisasi refleksif (reflexive modernization), yaitu fase ketika masyarakat mulai mempertanyakan konsekuensi dari pembangunan yang sebelumnya dianggap identik dengan kemajuan. Dalam konteks Halmahera Selatan, refleksi tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya memastikan bahwa investasi benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkeadilan.
Harita Group sendiri secara terbuka menyampaikan komitmennya terhadap prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan di sekitar wilayah operasionalnya. Perusahaan juga mempublikasikan berbagai program CSR, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pulau Obi.
Komitmen tersebut patut diapresiasi. Namun, dalam negara demokrasi, komitmen korporasi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Ia harus diuji melalui indikator yang objektif, transparan, dan dapat diverifikasi oleh lembaga independen.
Beck mengingatkan bahwa risiko modern sering kali bersifat “tidak kasatmata“. Dampaknya baru terlihat dalam jangka panjang sehingga memerlukan sistem pengawasan yang kuat, data lingkungan yang terbuka, audit yang independen, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Karena itu, keberhasilan hilirisasi di Halmahera Selatan tidak cukup hanya diukur melalui peningkatan PDRB. Pertanyaan yang jauh lebih penting ialah:
Apakah kualitas air tetap terjaga?
Apakah kawasan pesisir tetap produktif bagi nelayan?
Apakah masyarakat lokal memperoleh kesempatan yang proporsional dalam pekerjaan strategis?
Apakah pembangunan industri berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya?
Apakah fasilitas pendidikan serta tenaga pengajar telah tersedia dengan memadai?
Apakah aspek kesehatan juga telah memadai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan indikator utama pembangunan berkelanjutan.
Dalam perspektif Beck, masyarakat modern tidak boleh hanya menjadi konsumen narasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjadi pengawas terhadap distribusi risiko yang dihasilkan pembangunan.
Negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa investasi besar tidak hanya menghasilkan akumulasi modal, tetapi juga memperkuat keadilan sosial. Korporasi berkewajiban menjalankan bisnis secara transparan dan akuntabel. Sementara masyarakat sipil perlu terus mengawal agar pembangunan tidak mengorbankan hak-hak warga maupun kelestarian lingkungan.
Pada akhirnya, paradoks kemakmuran Halmahera Selatan bukanlah tentang menolak Harita Group atau menolak hilirisasi nikel. Paradoks itu muncul ketika keberhasilan ekonomi dipersepsikan telah selesai hanya karena angka investasi meningkat, sementara pertanyaan mengenai keadilan distribusi manfaat, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terjawab.
Ulrich Beck pernah mengingatkan bahwa abad modern adalah abad ketika manusia semakin kaya, tetapi juga semakin dikelilingi oleh risiko yang diciptakannya sendiri. Pesan tersebut menjadi sangat relevan bagi Halmahera Selatan hari ini. Kekayaan nikel dapat menjadi berkah yang mengangkat martabat masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber paradoks apabila keberhasilannya hanya diukur melalui statistik ekonomi.
Karena itu, ukuran keberhasilan sesungguhnya bukanlah seberapa besar investasi yang masuk ke Pulau Obi, melainkan seberapa besar investasi tersebut mampu menciptakan kesejahteraan yang adil, lingkungan yang lestari, dan masa depan yang layak bagi seluruh masyarakat Halmahera Selatan.(*)
