R. Libahongi
Aktifis HMI
Dokumen Feasibility Study (FS) Trans Kieraha disusun sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan jaringan jalan strategis yang menghubungkan Sofifi–Ekor–Kobe–Weda di Maluku Utara. Wilayah ini memiliki peran penting karena berada di kawasan industri nikel, pusat pemerintahan provinsi, serta area pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai dokumen awal perencanaan, FS wajib menyediakan landasan ilmiah yang kuat melalui data primer, analisis komprehensif, dan metodologi yang transparan.
Studi Kelayakan (Feasibility Study) Trans Kieraha yang dijadikan dasar pembangunan jalur strategis Sofifi–Ekor–Kobe–Weda tampak megah di atas kertas. Namun ketika dikupas lapis demi lapis, halaman demi halaman, dokumen ini justru memperlihatkan fundasi data yang rapuh, analisis yang kurang tajam, dan asumsi yang tak diverifikasi sebuah kombinasi berbahaya untuk proyek bernilai puluhan hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah mengikuti arahan Ibu Gubernur untuk membuka dan membaca terkait Study Kelayakan sebagaimana titahnya pada KAHMI Maluku Utara, Pernulis menemukan beberapa masalah dari separuh halaman yang telah dibaca. Diantaranya:
Survei Lalu Lintas yang “Sunyi Senyap” Bagaimana mungkin sebuah FS jalan strategis disusun dengan data lalu lintas yang pada banyak jam menunjukkan nol kendaraan? Apakah ini jalan umum atau lokasi penelitian di tengah hutan tanpa aktivitas? Data seperti ini tidak representatif, apalagi untuk wilayah industrial seperti Kobe–Weda yang menjadi jantung smelter nikel.
Penulis menilai, Jika data dasar saja sudah tidak menggambarkan kenyataan, seluruh prediksi masa depan otomatis cacat sejak awal.
selanjutnya Proyeksi Lalu Lintas seakan Dibangun dari Mimpi Bukan Fakta
FS ini menggantungkan prediksi lalu lintas pada frasa normatif seperti: “Pertumbuhan pesat karena pembangunan smelter.” Tanpa data tonase logistik, tanpa pola pergerakan industri, tanpa angka angkut harian hanya narasi optimistis yang tidak diuji dengan model skenario pesimistis maupun moderat.
Proyek sebesar ini tidak boleh berdiri di atas wishful thinking.
kemudian Analisis Ekonomi10 Tahun: Terlalu Pendek untuk Proyek Besar, Umumnya, proyek jalan besar dihitung dalam horizon 20–30 tahun.
FS ini? Hanya 10 tahun. Hal tersebut membuat manfaat jangka panjang hilang dari perhitungan, sehingga nilai kelayakan jadi bias dan berpotensi salah arah.
Proyek bisa terlihat “layak” padahal sebenarnya tidak, atau sebaliknya.
Tidak Ada Investigasi Tanah Mendalam, Laporan geoteknik tidak menampilkan: data bor (borehole), SPT, CPT, uji laboratorium tanah, dan peta tanah terperinci. Padahal kawasan Weda–Kobe terkenal memiliki tanah berair, area bekas tambang, zona karst, dan perbukitan curam.
Desain jalan tanpa data tanah adalah undangan terbuka untuk longsor, kemahalan konstruksi, dan perbaikan tanpa henti. Belum lagi Kajian Lingkungan: Daftar Efek, Tanpa Angka. Dampak lingkungan hanya memuat daftar generik seperti: debu, ISPA, aliran air terganggu. Tanpa baku mutu, tanpa perhitungan beban polusi, tanpa pemetaan habitat sensitif.
Untuk sebuah proyek yang melintasi kawasan hutan, aliran sungai, dan wilayah pariwisata alam, ini sangat tidak cukup. FS ini lebih mirip checklist administratif daripada kajian ilmiah.
Kemudian Pembebasan Tanah Tidak Dipetakan, dalam proyek infrastruktur, pembebasan tanah adalah sumber konflik terbesar, terutama di Maluku Utara yang memiliki sejarah sengketa batas, lahan adat, dan konsesi tambang. Namun FS ini juga tidak menampilkan peta kepemilikan, tidak memuat estimasi biaya nyata, tidak mengulas risiko konflik sosial. Artinya, risiko politik dan sosial tidak diantisipasi sama sekali.
Pemilihan Rute Berdasarkan Skor Subjektif. Terdapat tabel “ranking alternatif rute”, tetapi tidak ada penjelasan: dari mana skor berasal, apa dasar datanya, bagaimana pembobotan disepakati. Jika pemilihan rute ditentukan dari angka-angka yang tidak transparan, maka keputusan teknis berpotensi menjadi keputusan politis.
Blended Financing Tapi Tanpa Simulasi Risiko. Konsep pembiayaan disajikan dengan istilah kerennya blended financing. Namun: tidak ada simulasi beban APBD, tidak ada analisis sensitivitas fiskal, tidak ada skenario “pendapatan transfer turun”. Ini sama halnya dengan mengarahkan pemerintah pada hutang buta tanpa memikirkan kemampuan bayar.
Dan masih banyak lagi. Dokumen yang diharapkan menjadi dasar evaluasi akademik untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam pembangunan jaringan jalan strategis Trans kie raha dinilai cukup rentan. Selebihnya, sebagai bagian dari keluarga KAHMI Maluku Utara yang telah menunaikan arahan untuk membaca Dokumen Feasibility Study (FS). Penulis dengan posisi rebahan, kepala di bantal dengan presisi postur yang cukup miring ke arah kanan, menunggu Ibunda Gubernur Maluku Utara membuka dialog terbuka untuk di kembangkan.*
