Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Menyetujui RAPBD Haltim Tahun 2026 dengan Catatan

Jumat, 21 November 2025 - 06:38 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Timur – Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Indonesia (F-Dari) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur, menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Haltim Tahun 2026 telah disahkan DPRD pada Kamis malam, 20 November 2025.

Juru bicara F-Dari, M. Ramdhani Hi. Murid menyampaikan baha penjelasan pemerintah daerah dalam jawaban Bupati, dinamika fiskal nasional dan kondisi ekonomi daerah, serta komitmen pemerintah daerah menindaklanjuti fraksi. Maka F-Dari menyetujui RABPD Kabupaten Haltim Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi pertauran daerah, dengan catatan.

“Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi fraksi paling lambat triwulan pertama tahun anggaran 2026,” kata, Ramdhani.

Ia juga mengatakan, catatan berikut adalah pemerataan pembangunan antar wilyah harus menjadi indikator utama evaluaso APBA, serta optimalisasi PAD wajib memliki target kuantitatif yang jelas dan dipantau setiap triwulan.

“Serta penggunaan SILPA harus diarahkan secara produktif, bukan sekedar menutup defisit. Dan pengawasan terhadap proyek infrakstruktur, sektor pertambangan dan dampak sosial harus ditingkatkan,” ungkapnya.

Politisi Gelora Haltim ini juga selain memberijan catatan kepada pemerintah daerah, F-Dari kembali menegaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah daerah adalah memastikan keberlanjutan sektor peetanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Haltim. Namun hingga hari ini, F-Dari menerima banyak keluhan dari para petani terkait banjir yang berulang dikawasan persawahan di desa Batu Raja.

“Banjir yang terjadi yang menyebabkan gagal panen, penurunan produksi dan kerugian ekonomi bagi keluarga petani. Kondisi ini sengat memperhatinkan, sebab petani tidak hanya kehilangan hasil panen, tetapi juga kehilangan harapan serta stabilitas pendapatan yang menjadi penompang kehidupan rumah tangga mereka,” tuturnya.

Ia juga menanbahkan, F-Dari menyampaikan pendapat akhir ini sebagai bagian dari tanggung jawab kinsitusional kami dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawal integritas kebijakan publik, dan memastikan bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan daerah.(red)

Komentar

Berita Terkait

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum
Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat
Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Kamis, 5 November 2026 - 11:40 WIT

Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:21 WIT

Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:20 WIT

Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan

Berita Terbaru