tajukmalut.com | Halmahera Selatan – Gelombang desakan untuk menjadikan Pulau Obi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) kian menguat. Warga dari berbagai penjuru Obi menyuarakan aspirasi pemekaran wilayah, mendesak pemerintah daerah dan pusat agar mempercepat proses pembentukan Kabupaten Obi. Namun pertanyaan besar muncul: Sanggupkah Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, melepas salah satu lumbung pendapatan daerahnya sendiri?
Pulau Obi selama ini dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di sektor pertambangan nikel dan kehutanan. Puluhan perusahaan tambang beroperasi di wilayah ini, menyumbang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halmahera Selatan.
“Kalau Obi jadi DOB, PAD Halmahera Selatan akan kehilangan tumpuan utama. Ini bukan hanya soal pemekaran administratif, tapi menyangkut ekonomi politik daerah,” ujar seorang analis kebijakan lokal.
Bagi Pemkab Halmahera Selatan, melepaskan Obi berarti kehilangan wilayah strategis dengan kontribusi fiskal yang besar. Namun bagi masyarakat Obi, pemekaran adalah harapan lama untuk mendapatkan keadilan pembangunan, akses pelayanan publik yang lebih dekat, serta ruang politik yang lebih mandiri.
Secara politik, Bupati Bassam Kasuba berada di posisi sulit. Mendukung DOB bisa mengangkat simpati rakyat Obi namun berisiko menggerus kekuatan fiskal dan stabilitas politik di ibu kota kabupaten, Labuha. Sementara menahan pemekaran berpotensi memicu ketegangan sosial dan gelombang protes yang meluas, seperti yang kini mulai tampak.
Salah satu tokoh pemuda Obi, mengatakan bahwa sudah saatnya Bupati berpikir secara negarawan, bukan sekadar kepala daerah. “Kami ingin berdiri sendiri, membangun sendiri, dan mengelola kekayaan kami untuk kemajuan Obi,” tegasnya.
Proses pemekaran daerah sendiri memerlukan dukungan administratif, rekomendasi gubernur, serta persetujuan dari pemerintah pusat dan DPR RI. Sumber internal menyebutkan, sejumlah dokumen penting dari Pemkab Halsel hingga kini masih tertahan.
Kini, sorotan publik tertuju pada Bassam Kasuba. Mampukah ia mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan fiskal dan politik jangka pendek? (red)
