Bupati Ikram Ultimatum Sekolah: Pendidikan Gratis Itu Harga Mati, Jangan Akal-akali Pungutan

Sabtu, 12 Juli 2025 - 11:16 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Tengah 12 Juli 2025 – Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji, menyampaikan peringatan keras menyikapi munculnya isu pungutan liar di sejumlah sekolah di wilayahnya. Ia menegaskan, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tidak memerlukan konsep muluk-muluk atau teknologi canggih, melainkan hanya membutuhkan integritas dan kesungguhan semua pihak.

Dalam pernyataannya, Ikram menekankan bahwa dunia pendidikan tidak boleh dicederai oleh praktik pungutan tak resmi yang membebani siswa dan orang tua.

“Membangun pendidikan bermutu ini bukan misi membuat pesawat atau teknologi luar angkasa. Kita hanya butuh komitmen dan integritas,” tegasnya dengan nada serius.

Ikram mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait praktik pungutan liar di sekolah. Namun ia menegaskan bahwa seluruh jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, mulai dari PAUD sampai SMP, sudah ditetapkan gratis tanpa biaya tambahan.

“Pendidikan gratis itu sudah menjadi komitmen bersama. Jangan ada yang coba-coba bermain di belakang. Kalau ketahuan, saya akan bertindak tegas,” ujar Bupati.

Ia juga menyinggung jenjang SMA dan SMK yang kewenangannya berada di pemerintah provinsi. Meski demikian, Ikram berharap tidak ada pungutan sepeser pun, termasuk untuk biaya pendaftaran ataupun pembelian seragam.

Bupati mengingatkan, Pemkab Halmahera Tengah sudah menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan perlengkapan sekolah. Anggaran itu mencakup tiga stel seragam lengkap dan sepatu bagi seluruh peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK sederajat.

“Kalau masih ada sekolah yang beralasan meminta biaya seragam, itu jelas akal-akalan. Saya tidak akan tinggal diam,” tutup Ikram.

Langkah tegas ini diambil sebagai upaya menjaga pendidikan tetap menjadi hak dasar seluruh anak tanpa diskriminasi ekonomi, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan gratis benar-benar terlaksana di lapangan.(red)

Komentar

Berita Terkait

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat
Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan
HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!
Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128
Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara
Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan
SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”
Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman
Berita ini 79 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:20 WIT

Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 04:29 WIT

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!

Rabu, 30 September 2026 - 10:17 WIT

Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara

Rabu, 30 September 2026 - 03:13 WIT

Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan

Senin, 28 September 2026 - 11:05 WIT

SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”

Senin, 28 September 2026 - 11:00 WIT

Surat Sudah Didisposisi Bupati, Tindak Lanjut Dipertanyakan, Aliansi Garda Kubung Menggugat Adukan Bupati dan DPMD ke Ombudsman

Minggu, 27 September 2026 - 08:39 WIT

BBM Nelayan Langka, FORKOT HALUT Desak BPH Migas Bongkar Tata Kelola SPBN

Berita Terbaru

Regional

Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan

Senin, 5 Okt 2026 - 12:20 WIT