Bupati Ikram Ultimatum Sekolah: Pendidikan Gratis Itu Harga Mati, Jangan Akal-akali Pungutan

Sabtu, 12 Juli 2025 - 11:16 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Tengah 12 Juli 2025 – Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji, menyampaikan peringatan keras menyikapi munculnya isu pungutan liar di sejumlah sekolah di wilayahnya. Ia menegaskan, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tidak memerlukan konsep muluk-muluk atau teknologi canggih, melainkan hanya membutuhkan integritas dan kesungguhan semua pihak.

Dalam pernyataannya, Ikram menekankan bahwa dunia pendidikan tidak boleh dicederai oleh praktik pungutan tak resmi yang membebani siswa dan orang tua.

Membangun pendidikan bermutu ini bukan misi membuat pesawat atau teknologi luar angkasa. Kita hanya butuh komitmen dan integritas,” tegasnya dengan nada serius.

ADVERTISEMENT

alt="ads" />

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ikram mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait praktik pungutan liar di sekolah. Namun ia menegaskan bahwa seluruh jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, mulai dari PAUD sampai SMP, sudah ditetapkan gratis tanpa biaya tambahan.

Pendidikan gratis itu sudah menjadi komitmen bersama. Jangan ada yang coba-coba bermain di belakang. Kalau ketahuan, saya akan bertindak tegas,” ujar Bupati.

Ia juga menyinggung jenjang SMA dan SMK yang kewenangannya berada di pemerintah provinsi. Meski demikian, Ikram berharap tidak ada pungutan sepeser pun, termasuk untuk biaya pendaftaran ataupun pembelian seragam.

Bupati mengingatkan, Pemkab Halmahera Tengah sudah menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan perlengkapan sekolah. Anggaran itu mencakup tiga stel seragam lengkap dan sepatu bagi seluruh peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK sederajat.

Kalau masih ada sekolah yang beralasan meminta biaya seragam, itu jelas akal-akalan. Saya tidak akan tinggal diam,” tutup Ikram.

Langkah tegas ini diambil sebagai upaya menjaga pendidikan tetap menjadi hak dasar seluruh anak tanpa diskriminasi ekonomi, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan gratis benar-benar terlaksana di lapangan.(red)

Komentar

Berita Terkait

BBM PLN Saketa Diduga Dicuri, Pemuda Saketa Tantang Polres Halsel dan Inspektorat PLN Buka-bukaan
Pekan Ini TPP Tahap II Terbayar, Bupati Ubaid Sebut Hadia HUT RI
532 Hektar Lahan Cetak Sawah Haltim, Tersebar di Tiga Kecamatan
PATUT DIPERTANYAKAN KINERJA POLRES HALTENG TERKAIT HASIL VISUM ANGGOTA SBGN
HMI Desak PLN Copot Kepala ULP Saketa, Polda Diminta Ambil Alih
Pemuda Saketa Desak Copot dan Proses Kepala PLN Saketa
Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026: Fraksi Golkar Akan Bedah Kebijakan Fiskal Pemkab Halsel, Rustam Soroti DBH hingga Kenaikan PAD
Potensi SDA Obi Diperas, Pembangunan Jalan Lingkar Malah Dianaktirikan Gubernur Sherly Tjoanda
Berita ini 78 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 08:46 WIT

BBM PLN Saketa Diduga Dicuri, Pemuda Saketa Tantang Polres Halsel dan Inspektorat PLN Buka-bukaan

Jumat, 14 Agustus 2026 - 08:41 WIT

Pekan Ini TPP Tahap II Terbayar, Bupati Ubaid Sebut Hadia HUT RI

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:24 WIT

532 Hektar Lahan Cetak Sawah Haltim, Tersebar di Tiga Kecamatan

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:33 WIT

PATUT DIPERTANYAKAN KINERJA POLRES HALTENG TERKAIT HASIL VISUM ANGGOTA SBGN

Senin, 10 Agustus 2026 - 06:11 WIT

HMI Desak PLN Copot Kepala ULP Saketa, Polda Diminta Ambil Alih

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 09:34 WIT

Pemuda Saketa Desak Copot dan Proses Kepala PLN Saketa

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 07:55 WIT

Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026: Fraksi Golkar Akan Bedah Kebijakan Fiskal Pemkab Halsel, Rustam Soroti DBH hingga Kenaikan PAD

Senin, 3 Agustus 2026 - 09:59 WIT

Potensi SDA Obi Diperas, Pembangunan Jalan Lingkar Malah Dianaktirikan Gubernur Sherly Tjoanda

Berita Terbaru