tajukmalut.com |Halmahera Selatan– Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII DPD KNPI Halmahera Selatan, polemik mencuat terkait biaya partisipasi pendaftaran bakal calon Ketua KNPI yang dipatok sebesar Rp 3 juta.
Ketua Sigaro Research, Sugiarto M. Taher, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat KNPI sebagai wadah strategis pengembangan potensi pemuda. Menurutnya, penetapan biaya tinggi justru mencederai nilai inklusivitas organisasi kepemudaan.
“KNPI seharusnya menjadi ruang bagi semua pemuda untuk berpartisipasi, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar. Pungutan Rp 3 juta jelas terlalu mahal, dan terkesan menjadikan Musda ajang komersialisasi,” ujar Sugiarto, (19/8/2025).
Sugiarto mengingatkan kembali pernyataan Steering Committee Musda, Alfardi S. Stomer, yang menyebut KNPI adalah wadah strategis untuk membangun integritas dan menggerakkan pemuda demi kemajuan daerah dan bangsa. Namun, menurutnya, spirit itu gugur ketika akses kepemimpinan dipersempit dengan biaya tinggi.
“Pernyataan bahwa KNPI membutuhkan pemimpin berintegritas tidak akan relevan jika sejak awal proses seleksi sudah dipagari dengan biaya besar. Integritas tidak lahir dari uang pendaftaran, tapi dari kapasitas, visi, dan keberpihakan kepada kepentingan pemuda,” tegasnya.
Lebih jauh, Sugiarto meminta agar panitia Musda meninjau kembali keputusan tersebut demi menjaga marwah KNPI sebagai organisasi pemuda yang independen dan terbuka bagi semua kalangan.
“Kalau KNPI ingin menjadi rumah besar pemuda, maka jangan ada mekanisme yang membuat pemuda merasa dikomersialisasi. Musda harus menjadi momentum konsolidasi dan penyatuan gagasan, bukan arena bisnis kepemimpinan,” pungkasnya.(red)
