tajukmalut.com | Ternate – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku Utara mendesak PT Harita Group untuk segera membangun sistem drainase yang layak di wilayah lingkar tambang Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Desakan ini muncul sebagai respons atas seringnya terjadi genangan air dan banjir lokal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di sekitar area tambang.
Ketua Umum Badko HMI Maluku Utara, Akbar Lakoda, menegaskan bahwa keberadaan perusahaan pertambangan harus membawa manfaat, bukan justru memperburuk kondisi lingkungan. Ia menyebutkan, beberapa titik pemukiman warga mengalami gangguan aktivitas akibat buruknya sistem saluran air yang tak mampu menampung limpasan air dari kawasan tambang.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat lingkar tambang di Obi yang merasa dirugikan akibat buruknya infrastruktur drainase. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut hak dasar warga atas lingkungan yang sehat dan aman,” tegas Akbar dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan harus menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari komitmen terhadap tanggung jawab sosial (CSR) dan kepatuhan terhadap AMDAL.
Badko HMI Malut juga meminta pemerintah daerah, khususnya Pemkab Halmahera Selatan dan instansi teknis terkait di Provinsi Maluku Utara, untuk tidak tinggal diam. Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti kewajiban lingkungan perusahaan tambang demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Jangan sampai warga hanya jadi penonton dari aktivitas industri besar yang justru membawa bencana ekologis bagi mereka. Pemerintah harus punya kepekaan lebih terkait keselamatan masyarakat lingkar tambang,” tambah Akbar.
PT Harita Nickel juga harus punya mitigasi dalam mewaspadai perubahan cuaca yang mengakibatkan banjir dengan debit yang dapat membawa limbah nikal ke air laut, sebab obi adalah salah satu wilayah yang perairannya menjadi lumbung ikan nasional. sejumlah warga di desa lingkar tambang seperti Desa Kawasi dan Soligi telah lama menyuarakan kebutuhan akan infrastruktur dasar, termasuk saluran drainase yang mampu mengalirkan air hujan dan limbah tambang secara aman.
BADKO HMI Malut menegaskan bahwa jika tidak ada langkah nyata dari perusahaan dan pemerintah dalam waktu dekat, pihaknya akan membuat laporan ke lembaga-lembaga pengawas lingkungan nasional hingga internasional.(red)









