tajukmalut.com |Halmahera Timur 21 Juni 2025, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Hasby Yusuf, secara tegas menyuarakan permintaan pembebasan 11 warga Desa Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur, yang ditangkap usai melakukan aksi protes terhadap aktivitas pertambangan oleh PT. Position. Perusahaan tambang tersebut diduga telah merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat setempat.
Dalam pernyataan terbuka yang disampaikan bersama keluarga para korban, Hasby Yusuf menyampaikan keprihatinan mendalam atas kriminalisasi terhadap warga yang menuntut keadilan dan perlindungan ruang hidup mereka. Ia menilai tindakan penangkapan terhadap warga tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
“Saya meminta dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kejaksaan Agung RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, dan semua lembaga tinggi negara lainnya, agar segera membebaskan 11 warga Halmahera Timur yang hanya menuntut hak-haknya,” tegas Hasby.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, warga yang memprotes aktivitas tambang tidak pantas dijadikan tersangka. Justru, kata Hasby, pihak perusahaan yang telah merusak lingkungan serta mengabaikan hak ekonomi dan politik masyarakatlah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
“Yang layak ditetapkan sebagai tersangka adalah pemilik perusahaan tambang yang telah merampas ruang hidup masyarakat dan menyebabkan kerusakan ekologis,” tambahnya.
Hasby Yusuf juga mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membela rakyat sebagai seorang patriot sejati. “Bapak Presiden, jangan biarkan rakyat menjadi korban dari kerakusan korporasi tambang. Lindungi hak-hak masyarakat sebagaimana amanat konstitusi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa suara masyarakat adat dan lokal di kawasan pertambangan harus dihormati dan dijamin oleh negara, bukan dibungkam melalui kriminalisasi.
Aksi penahanan terhadap warga Maba Sangaji sebelumnya menuai reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat lingkungan. Gelombang dukungan terhadap pembebasan 11 warga terus bergulir, menandai kian tingginya kesadaran publik terhadap pentingnya keadilan ekologis dan perlindungan hak masyarakat adat di wilayah tambang.(red)
