GPMO-Malut Soroti Ketimpangan Realisasi Program PPM di Pulau Obi, Desak Bupati Halmahera Selatan Bertindak Tegas

Senin, 9 Juni 2025 - 00:36 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Ternate– Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO-Malut) kembali menyuarakan keresahan masyarakat terkait ketimpangan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Melalui diskusi internal dan investigasi data yang dilakukan langsung di seluruh kecamatan di Pulau Obi, GPMO menilai bahwa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal belum dijalankan secara maksimal.

Dalam keterangannya, Ketua GPMO-Malut Rahman Udin mengungkapkan bahwa laporan pelaksanaan PPM yang disampaikan perusahaan kepada pemerintah daerah dan provinsi diduga tidak sesuai dengan realita di lapangan.

“Jika program PPM benar-benar direalisasikan sebagaimana mestinya, tentu tidak akan ada keluhan yang kami terima dari masyarakat. Ini artinya ada ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi faktual,” tegas Rahman, Rabu (8/6/2025).

Menurut GPMO, Undang-Undang Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 yang mengatur tentang pedoman penyusunan dan evaluasi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, secara tegas mewajibkan perusahaan untuk menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial di wilayah lingkar tambang. Namun, kenyataan di Pulau Obi menunjukkan masih banyak desa yang belum merasakan dampak positif dari kehadiran perusahaan tambang.

“Sudah bertahun-tahun perusahaan beroperasi, tapi kontribusi yang dirasakan masyarakat sangat minim, padahal dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dirasakan langsung oleh warga,” tambahnya.

GPMO-Malut menilai lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai penanggung jawab dan penasihat PPM, menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya pelaksanaan program tersebut.

“Jika ada keseriusan dari Bupati, maka tidak akan ada keluhan seperti ini. Perusahaan tampak acuh dan tidak peduli terhadap masyarakat Obi,” ujar Rahman.

Atas dasar tersebut, GPMO mendesak agar Bupati Halmahera Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh laporan pertanggungjawaban (LPJ) program PPM dari setiap perusahaan, sekaligus melakukan audit terhadap pimpinan program PPM yang ada di setiap perusahaan tambang di Pulau Obi.

“Kami memberikan peringatan keras. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan mengambil langkah tegas dengan memboikot seluruh aktivitas pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan,” pungkasnya.

GPMO menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Obi tidak diabaikan dalam arus investasi dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin masif.(red)

Komentar

Berita Terkait

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur
HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange
Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”
Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun
Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA
Berita ini 92 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 00:28 WIT

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur

Senin, 16 November 2026 - 01:32 WIT

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange

Minggu, 15 November 2026 - 11:37 WIT

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Kamis, 5 November 2026 - 11:40 WIT

Siap Berjuang Bersama Prabowo, Kami Tidak Mundur Selangkahpun

Senin, 2 November 2026 - 04:45 WIT

Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua Gagal Total Berdayakan Petani: Ironi 7 Ton Cabai Impor di Tanah Hibualamo HALMAHERA UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Berita Terbaru

Regional

Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa

Minggu, 15 Nov 2026 - 11:37 WIT