Oleh: Riyanda Barmawi
Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API)
Ketahanan energi nasional saat ini berada dalam paradoks. Kebutuhan minyak domestik yang mencapai 1,6 juta barel setiap hari berbanding terbalik dengan kapasitas produksi domestik yang berkisar 600 ribu barel setiap hari. Paradoks ini mempunyai konsekuensi yang mengharuskan pemerintah mengambil mekanisme impor untuk menjaga stabilitas pasokan energi.
Realisme geopolitik yang bergejolak di Timur Tengah menjadi ancaman konkret pasokan energi Indonesia. Dinamika ini bukan sekedar mengancam stabilitas harga minyak serta subsidi negara, melainkan secara esensial hendak menguji ketahanan ekonomi nasional pada umumnya. Dalam kondisi semacam inilah Presiden Prabowo mengambil terobosan radikal melalui diplomasi energi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam studi hubungan internasional, manuver diplomatik Prabowo mencerminkan teori hedging. Konsep ini merujuk kepada strategi pragmatis, berbasis multi-vector diplomacy negara dalam mengelola risiko dengan cara memperluas ruang-ruang kerjasama untuk fleksibilitas ekonomi politik, tanpa harus terikat secara eksklusif ke dalam orbit politik manapun (Kuik, 2021).
Manifestasi dari strategi ini terwujud dalam kemitraan strategis Indonesia dan Amerika di bidang pertahanan, sembari memperdalam kerjasama ekonomi-energi dengan Rusia dan Tiongkok. Konfigurasi ini menunjukkan kalau kebijakan luar negeri Indonesia oleh Prabowo di navigasi dalam kerangka diversifikasi kemitraan strategis berdasarkan logika pengelolaan risiko.
Kunjungan bilateral Prabowo ke Moskow, pada April 2026, yang ditindaklanjuti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku negosiator teknis kerjasama dan perancang mekanisme impor, menandakan kalau deklarasi kemitraan strategis Indonesia-Rusia bukan sekedar manuver diplomasi, melainkan kalkulasi rasional yang mengubah peta impor minyak nasional secara signifikan.
Paradoks Resiliensi
Ketahanan energi nasional yang paradoksal mengharuskan pemerintah mengambil jalan impor minyak sekitar 1,1 juta barel per hari untuk mengatasi masalah defisit struktural akan kebutuhan energi. Masalahnya, ketergantungan impor bukan hanya urusan statistik semata, melainkan berpotensi menjadi bom waktu geopolitik dan fiskal yang dapat meledak sewaktu-waktu.
Memang, sebelum periode Prabowo peta impor energi domestik terbilang rentan, sebab lebih didominasi jalur Selat Hormuz yang merupakan titik sensitif gejolak geopolitik di kawasan tersebut. Tidak heran jika setiap kali terjadi eskalasi konflik harga energi selalu mengalami tekanan. Alhasil, bukan hanya subsidi negara yang membengkak, melainkan turut memicu kenaikan tingkat inflasi.
Namun, kunjungan Prabowo ke Moskow menjadi titik balik yang mengubah peta impor energi nasional yang didominasi Timur Tengah dan Nigeria. Ini dikarenakan pemerintah berhasil mengamankan pasokan hingga 150 juta barel minyak mentah Rusia. Momentum ini menandai berakhirnya pasokan tunggal dan lahirnya peta baru ketahanan energi nasional.
Keputusan rezim Prabowo untuk menjalin kerjasama energi dengan Moskow di tengah sanksi sistemik negara-negara Barat merupakan keputusan yang cerdik. Sebab substansi dari kerjasama ini adalah membuka jalur alternatif yang lebih resilien dari risiko supply shock. Inilah yang secara teoritis disebutkan sebagai manifestasi heavy strategic hedging yang diterapkan secara agresif dan terukur Prabowo.
Faktanya, Indonesia mampu mempertahankan kemitraan strategis pertahanan dengan Amerika, sembari memperdalam jalur ekonomi-energi dengan Rusia. Artinya, Prabowo menolak masuk ke dalam biner antara rivalitas adidaya. Ini menjadi rekontekstualisasi prinsip politik bebas aktif dan non-blok. Prabowo berhasil menunjukkan jika kerjasama ekonomi tidak otomatis mengubah orientasi politik.
Manuver diplomatik yang di orkestrasi oleh Prabowo, pada akhirnya kompatibel dengan pandangan Kuik (2016) dan Goh (2005) yang menempatkan hedging sebagai strategi deliberate ambiguity. Dengan ambiguitas ini memungkinkan Indonesia mengoptimalkan fleksibilitas ekonomi-politik tanpa harus terperangkap ke logika aliansi mutlak dengan blok politik tertentu.
Melalui kerjasama energi, Prabowo berhasil mengamankan ruang manuver Indonesia di tengah konfigurasi geopolitik yang terpolarisasi yang secara antagonistik. Peta baru importasi membuktikan bahwa hedging energi bukan reaksi oportunistik jangka pendek yang gegabah. Ini merupakan kelanjutan logis dan inovasi dari doktrin bebas aktif yang diadaptasi ke dalam realita geopolitik mutakhir.
Diversifikasi Risiko
Importasi energi melalui diversifikasi harus diletakkan sebagai kepentingan strategis jangka pendek untuk menjamin keamanan pasokan, stabilitas fiskal, dan mengurangi kerentanan akibat gejolak geopolitik. Sementara untuk jangka panjang, strategi tersebut harus diiringi dengan peningkatan produksi domestik, penguatan cadangan strategis dan akselerasi transisi energi.
Manuver hedging ala Prabowo telah menciptakan perubahan struktural pada peta impor minyak Indonesia. Ruang kerjasama yang dijalin bersama Rusia, melalui komitmen 150 juta barel energi, tidak bisa direduksi semata strategi menambal defisit pasokan, tapi secara fundamental menjadi bagian inheren dari diversifikasi risiko demi ketahanan energi yang imun dari ketergantungan tunggal.
Kendati demikian upaya ini menuntut adanya konsistensi. Pemerintah tidak boleh larut dengan importasi minyak Rusia yang berisiko memicu ketergantungan baru. Sebaliknya, diversifikasi harus dilakukan secara berkelanjutan, melalui pembangunan infrastruktur hilir migas, serta memperkuat diplomasi multi-vektor (Diesen, 2015). Tanpa ini, hedging bisa menjadi transaksi yang rentan tekanan eksternal.
Di tengah lanskap geopolitik yang semakin terfragmentasi dan antagonistik, pendekatan hedging Prabowo sejatinya bukanlah bentuk sikap abu-abu maupun keberpihakan yang lemah. Langkah ini adalah sikap rasional yang cerdik dalam mengamankan kepentingan nasional secara jangka pendek, yakni menjamin pasokan energi yang murah, stabil serta mandiri di tengah eskalasi geopolitik. Manuver ini bukan tentang memilih patron. Sebab yang lebih esensial adalah bagaimana mendikte keadaan untuk kepentingan nasional yang mutlak.
