tajukmalut.com | Halmahera Timur – Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur (Haltim), Ricky Chairul Richfat menegaskan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemkab Haltim, yang lakukan proses pengurusan mutasi harus sesuai dengan aturan.
Hal itu disampaikan Sekda Haltim, Ricky Chairul Ricfhat saat pimpin apel di halaman kantor Bupati paada Senin kemarin, 2 Februari 2026.
Menurut Ricky, mutasi jabatan dalam birokrasi pemerintahan daerah telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak ada ketentuan yang memperbolehkan penggunaan uang dalam proses mutasi jabatan.
“Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, proses mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai,” kata, Ricky.
Lebih lanjut, Ricky mengatakan, mutasi dapat dilakukan dalam satu instansi, antar instansi, atau antar daerah, dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sebab penggunaan uang dalam proses mutasi jabatan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan dapat menimbulkan kerugian bagi pegawai yang bersangkutan.
“Oleh karena itu, penting untuk memahami peraturan dan prosedur mutasi yang berlaku. Semua pengurusan mutasi di Haltim, terkait pelayanan itu sifatnya gratis (Free) namun sesuai prosedur,” ungkapnya.
Mantan kepala Bappeda Haltim ini, Ricky juga menjelaskan proses pengurusan mutasi dilakukan PNS dilingkup Pemkab Haltim, tidak diperbolehkan menggunakan cara – cara kotor, guna memudahkan proses mutasi, sebab ia telah mendapat laporan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bahwa ada imbalan alis amplop.
“Kaban BKD lapor ke saya, bahwa yang mengurus pinda masih menggunakan kekuatan amplop,” katanya.
Ia menambahkan, pengurusan mutasi, pindah tempat tugas dalam daerah maupun luar daerah merupakan kewenangan Bupati atas hasil analisis dari BKD dan sekretaris daerah.
“Jika ada yang sudah layak pasti diberikan kemudahan, jadi yang sudah kasih uang di kaban BKD, Saya arahkan pak Kaban untuk di kembalikan,” pungkasnya.(red)
